JK Mengaku Tidak Diajak Komunikasi Saat Jokowi Bentuk Perpres untuk Luhut

Kompas.com - 04/03/2015, 19:04 WIB
Luhut Panjaitan bersama Joko Widodo di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/6/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoLuhut Panjaitan bersama Joko Widodo di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penambahan kewenangan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Sejauh ini, Kalla mengaku belum berkomunikasi dengan Presiden terkait hal tersebut.

"Belum, belum, kita sih. Setneg saja belum tahu, apalagi saya? Enggak tahu saya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Kalla juga menilai, penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tersebut berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Pada akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini dinilainya berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengoordinasi pemerintahan, berlebihan nanti, kalau berlebihan bisa simpang siur," kata Kalla.

Hari ini, Kalla menyinggung masalah penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan ini dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu, Kalla membicarakan dampak yang mungkin terjadi dengan diterbitkannya perpres tersebut.

"Tentu kita perhatian juga," ucap Kalla saat ditanya apakah perpres ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan atau tidak. (Baca: JK Kritik Penambahan Wewenang Kepala Staf Presiden)

Kendati demikian, ia menduga penambahan kewenangan untuk Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan sifatnya hanya jangka pendek.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Perpres No 26/2015, Luhut Panjaitan selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya mendukung komunikasi politik dan mengelola isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden kini ikut mengendalikan program prioritas. (Baca: Di Bawah Luhut Panjaitan, Wewenang Kantor Staf Presiden Jadi Lebih Luas)

Untuk memastikan program berjalan sesuai visi misi Presiden, Luhut bisa membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian. Buntut dari berlakunya Perpres No 26/2015, UKP4 dibubarkan. Namun, menurut Presiden Jokowi, penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan dipastikan tak akan menyebabkan tumpang tindih kelembagaan.

"Wapres itu tugasnya pengawasan. Jadi, tidak akan tumpang tindih. Pekerjaan banyak, kok, tumpang tindih. Pekerjaan bergunung-gunung. Nanti akan ada aturannya sendiri," katanya, Senin (2/3/2015). (Baca: Jokowi Beri Wewenang Luhut Panjaitan Evaluasi Para Menteri)

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X