Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Kritik Keras Lembaga Survei yang Meremehkan Trah Soekarno

Kompas.com - 23/03/2015, 11:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras hasil survei Pol-Tracking, yang menyebut trah Soekarno tidak tepat memimpin PDI-P. Menurut Hasto, hasil survei itu menafikkan sosok Bung Karno yang menjadi nafas utama dalam tubuh PDI-P.

"Mereka yang menyederhanakan survei kepemimpinan PDI-P dengan mempersoalkan kepemimpinan trah Soekarno tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDI-P," kata Hasto dalam keterangan pers, Senin (23/3/2015).

Hasto menegaskan, mayoritas kader dan simpatisan bergabung bersama PDI-P karena ada kesamaan dan ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, perjuangan, dan cita-cita Bung Karno. Ia memastikan bahwa semangat itu masih terjaga di internal PDI-P hingga saat ini.

Hasto menyebutkan, salah satu bukti hidupnya "ruh" Bung Karno adalah perjuangan Megawati Soekarnoputri saat melawan tekanan rezim Orde Baru. Menurut Hasto, sikap Megawati itu adalah keyakinan politik yang berasal didikan Bung Karno untuk membuka suara rakyat yang tersumbat kekuasaan.

"Ide, jiwa, dan gagasan Bung Karno bahkan tidak pernah mati karena menyatu dengan kondisi aktual bangsa," ujarnya.

Ia menuding ada agenda politik tersembunyi yang disampaikan melalui survei Pol-Tracking. Ia menyayangkan adanya lembaga survei yang menjalankan agenda politik dengan melupakan realitas dan suasana kebatinan di tubuh PDI-P.

"Itu hanya merendahkan tingkat kepercayaan survei itu sendiri. Saya meyakini, Bung Karno, Megawati, dan PDI-P akan semakin hidup dengan berbagai bentuk agenda setting yang mencoba meminggirkan trah Soekarno," ucap Hasto.

Hasil survei Pol-Tracking yang dipublikasikan kemarin menyimpulkan bahwa tiga orang keturunan Presiden pertama RI Soekarno menjadi figur paling tidak direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Sebaliknya, Presiden RI Joko Widodo paling dijagokan menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut. (Baca "Kalahkan" Trah Soekarno, Jokowi Paling Direkomendasikan Pimpin PDI-P)

Dalam survei itu, Pol-Tracking menilai 9 kader PDI-P, yakni Joko Widodo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Ada 10 aspek yang dinilai dari masing-masing tokoh, yakni kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, kemampuan memimpin partai, pengalaman dan prestasi memimpin, komunikasi di tingkat elite, kemampuan memimpin pemerintahan, penerimaan oleh publik, komunikasi publik, serta kemampuan memimpin koalisi.

"Tiga elite trah Soekarno berada di urutan paling bawah," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Para pakar menilai trah Soekarno, yakni Puan, Prananda, dan Megawati, sebagai figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDI-P. Resistensi terhadap Puan paling besar, yakni 25,04 persen, sementara Prananda 17,64 persen, dan Megawati 16,91 persen.

"Dengan kata lain boleh jadi para pakar atau opinion leaders menilai bahwa sebaiknya PDI-P menggunakan nalar politik demokrasi berbasis meritokrasi dalam sirkulasi kepemimpinan partai," ujar Hanta.

Adapun figur yang paling direkomendasikan adalah Jokowi dengan angka rekomendasi sebesar 29,35 persen, lalu Pramono Anung (28,73 persen), dan Ganjar Pranowo (19,85 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com