Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 16/03/2015, 10:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Istana Kepresidenan, Senin (16/3/2015) pagi. Mereka diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas soal pencegahan korupsi di kementerian atau lembaga.

"Hari ini, kami dipanggil Presiden untuk menjelaskan rencana kerja di bidang pencegahan yang dilakukan KPK 2015," ujar Ketua sementara KPK Taufiequrrachman Ruki saat tiba di Istana.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan bahwa Presiden ingin membahas soal pencegahan dan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan yang bergerak di bidang penyelamatan sumber daya alam.

"Baik laut, perkebunan, maupun kehutanan," kata dia.

Nantinya, dari diskusi tersebut, Presiden Jokowi akan membuat lembar negara terkait penyelamatan sumber daya alam yang akan ditandatangani 29 kementerian.

Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi menuturkan, SDA menjadi fokus sektor yang digarap lembaga anti-korupsi itu mengingat nilainya yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Johan mengaku, pembicaraan dengan Presiden Jokowi hanya berkutat pada sektor pencegahan. Dia mengaku tidak tahu apakah Presiden akan kembali menyinggung soal polemik KPK-Polri.

Rencananya, semua pimpinan KPK akan hadir dalam pertemuan tersebut. Agenda pertemuan dengan KPK ini tidak tertulis dalam agenda kepresidenan yang diumumkan Biro Pers Istana.

Pada pukul 08.00, Presiden hanya dijadwalkan sarapan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Teknologi M Nasir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com