Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Berantas Korupsi, Stop Kriminalisasi" di Satu Meja Kompas TV Malam Ini

Kompas.com - 10/03/2015, 20:00 WIB

Belum selesai kasus yang menyeret pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran kawan dekat KPK pun ikut terjerat.

Denny Indrayana, pegiat anti-korupsi, diperiksa atas kasus dugaan korupsi saat masih menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Kala itu, Denny melakukan inovasi pelayanan publik anti-pungli berbasis teknologi. Utamanya dalam sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pembuatan paspor, yang mulanya dari sistem manual menjadi sistem elekronik.

Inovasi yang dilakukan oleh Wamenkumham Denny Indrayana untuk menekan antrean pembuatan paspor, menghindari pungli dan lebih transparan.

Namun, dengan total biaya yang terkumpul sebesar Rp 600 miliar dari biaya administrasi pada setiap pembuatan paspor tersebut dituding sebagai pungutan liar. Diduga kerugian negara Rp 32,4 miliar terjadi atas pengalihan sistem ini.

Tidak berhenti pada Denny Indrayana, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein juga menjadi terlapor atas tuduhan membocorkan rahasia negara.

Pasca kisruh KPK dan Polri, serangan bertubi-tubi kepada pegiat anti korupsi. Selain satu per satu pimpinan KPK menjadi tersangka dan terlapor, dan disusuli para pendukung KPK pun akhirnya dipolisikan.

Dari fakta yang terjadi, pertanyaan besar mengusik nurani. Apakah ini memberantas korupsi? Ataukah ini hanya bentuk kriminalisasi?

Simak pembahasannya malam ini pukul 20.00 WIB pada program “SATU MEJA” dalam episode “Berantas Korupsi, Stop Kriminalisasi”.

Diskusi yang dipandu oleh pembawa acara Ira Koesno akan menghadirkan Denny Indrayana (Mantan Wamenkumham), Kombes Pol Rikwanto (Kabag Penum Humas Mabes Polri), Bivitri Susanti (Peneliti Senior PSHK), dan Neta Pane (Ketua Presidium Indonesia Police Watch). (KompasTV/Ike Kesuma)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com