Menurut Komnas HAM, Hasil Penyelidikan Kasus BW Memang Harus Diketahui Publik

Kompas.com - 09/03/2015, 09:18 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas memberikan keterangan pers terkait hasil pemantauan persiapan Pilpres 2014 di Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014). Dari 13 provinsi yang dipantau, Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM di seluruh wilayah tersebut, seperti kurangnya pendataan kelompok rentan (warga binaan hukum, kalangan difabel, pasien, tenaga kesehatan, dan penduduk daerah sengketa), kurangnya sosialisasi, netralitas penyelenggara pilpres yang bermasalah, mobilisasi PNS, intimidasi buruh, dan pengurangan jumlah TPS. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas memberikan keterangan pers terkait hasil pemantauan persiapan Pilpres 2014 di Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014). Dari 13 provinsi yang dipantau, Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM di seluruh wilayah tersebut, seperti kurangnya pendataan kelompok rentan (warga binaan hukum, kalangan difabel, pasien, tenaga kesehatan, dan penduduk daerah sengketa), kurangnya sosialisasi, netralitas penyelenggara pilpres yang bermasalah, mobilisasi PNS, intimidasi buruh, dan pengurangan jumlah TPS.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas mengatakan, hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap penangkapan Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri, perlu diketahui publik. Hafid mengatakan, permasalahan antara institusi KPK dan Polri, saat ini telah menjadi isu nasional yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat.

"Persoalannya itu, kasus Bambang Widjojanto dan Samad, sudah disoroti dan menjadi konsumsi publik. Kalau ada yang ditutupi, ini justru melanggar tatanan demokratis," ujar Hafid kepada Kompas.com, Senin (9/3/2015).

Oleh karena itu, menurut Hafid, Komnas HAM merasa perlu mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik, sepanjang hal tersebut sesuai dengan asas akuntabilitas.

Selain itu, lanjut dia, penyelidikan Komnas HAM memang menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam penangkapan Bambang Widjojanto. Ia menyebutkan, dalam penangkapan, Bambang diborgol oleh sejumlah penyidik yang membawa senjata laras panjang dan diperlakukan seperti teroris. Hafid menambahkan, dalam penyelidikan, Komnas HAM juga telah melakukan diskusi, baik kepada pihak Polri mau pun KPK. Dengan demikian, menurut dia, Komnas HAM merasa telah menjalankan mandat sesuai aturan dan undang-undang.

"Kami harap Mabes Polri dapat memahami apa peran Komnas HAM. Bagi kami, hal penyelidikan tersebut adalah mandat dari pengaduan yang diberikan masyarakat," kata Hafid.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah melayangkan somasi kepada Komnas HAM. Surat somasi tersebut telah dilayangkan sejak 8 Februari 2015. Dalam somasi itu, disebutkan bahwa dengan adanya keterangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM di hadapan media, maka baik de facto maupun de jure, Komisioner Komnas HAM telah melanggar Pasal 87 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X