Direktur PT MKS Didakwa Suap Ketua DPRD Bangkalan Rp 18, 85 Miliar

Kompas.com - 04/03/2015, 18:14 WIB
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan perdananya, Jakarta, Rabu (3/12/2014). Fuad ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAKetua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan perdananya, Jakarta, Rabu (3/12/2014). Fuad ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sumber Daya Manusia PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko didakwa menyuap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sebesar Rp 18,85 miliar.

Uang suap diberikan Antonius agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Berdasarkan surat dakwaan, Antonius tidak sendiri saat menyuap Fuad.

Hal tersebut juga dilakukan bersama Presiden Direktur PT MKS Sardjono, Managing Director PT MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik PT MKS Harijanto, dan General Manager Unit Pengolahan PT MKS Pribadi Wardojo.

"Uang diberikan secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 18,85 miliar kepada Bupati Bangkalan 2003-2013 Fuad Amin," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK Ahmad Burhanuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Kasus bermula pada tahun 2006, Direksi PT MKS mengajukan permohonan untuk mendapat alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco. Kemudian Sardjono bertemu dengan Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Budi Indianto. Ia lantas menyarankan agar PT MKS berkerjasama dengan pihak Kabupaten Bangkalan untuk menghindari perselisihan dengan pemerintah daerah. Fuad pun mengarahkan agar PT MKS bekerja sama dengan PD Sumber Daya.

"Sehingga PT MKS bisa membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di blok Poleng Bangkalan yang dioperasikan oleh Kodeco," kata jaksa.

Setelah pertemuan tersebut, Antonius meminta Fuad membuat surat dukungan permintaan penyaluran gas alam dari Bupati Bangkalan. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada Presiden Direktur Kodeco Energy Mr Hong Sun Yong yang berisi dukungan penyaluran gas alam PT Kodeco Energi ke Gili Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang menyampaikan bahwa PD SD telah bekerja sama dengan PT MKS untuk investasi pemasangan pipa dan penyaluran gas alam dari Klampis KM 36," kata jaksa.

Dalam surat tersebut, Fuad memohon kepada pihak PT Kodeco untuk mengalokasikan pasokan gas alam guna mengantisipasi kebutuhan listrik di Madura, khususnya dan Jawa Timur. Padahal, saat itu perjanjian kerja sama antara PD Sumber Daya dengan PT MKS belum ditandatangani. Penandatanganan dilakukan beberapa hari setelah permohonan dilayangkan.

Pada 14 September 2005 disepakati bahwa PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan akan mewakili kepentingan pemerintah Gresik untuk membeli gas bumi dari Kodeco sebagai pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.