Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Kongres, Zulkifli Janji Ajak Hatta Susun Kepengurusan DPP

Kompas.com - 02/03/2015, 21:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum terpilih Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berjanji akan turut mengajak pesaingnya dalam perebutan kursi ketua umum, Hatta Rajasa, untuk menyusun kepengurusan DPP PAN 2015-2020.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menyampaikan pidato penutupan Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (2/3/2015) malam. Dalam kongres, Zulkifli sebenarnya diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP bersama 12 formatur. Zulkifli juga berhak menentukan 12 anggota formatur itu. Namun, pelibatan Hatta Rajasa dalam penentuan kepengurusan juga penting agar PAN tidak terpecah usai persaingan sengit yang terjadi dalam kongres.

"Nanti saya, Ketua MPP (Soetrisno Bachir), Pak Hatta Rajasa, akan duduk bersama dengan 12 formatur," kata Zulkifli.

Jika kepengurusan disusun dengan baik oleh kedua kubu, Zulkifli meyakini partai berlambang matahari itu akan meraih prestasi yang lebih baik ke depannya. Zulkifli menargetkan, PAN akan menjadi tiga besar pada pemilu 2019 mendatang.

"Insya Allah (suara) dua digit bisa kita capai," ucap Zulkifli yang juga Ketua MPR itu.

Hatta dan kubunya tidak hadir dalam Kongres hari terakhir, termasuk dalam acara penutupan. Meski begitu, Zulkifli meyakini tak ada perpecahan yang terjadi di partainya. "Ini masih ramai, 90 persen yang hadir. Ini artinya PAN tetap bersatu," kata Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com