Soal Eksekusi Mati, Jokowi Ditelepon Tiga Kepala Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku ditelepon oleh tiga kepala negara terkait eksekusi mati sejumlah terpidana di Indonesia. Meski demikian, Jokowi tidak menjelaskan detail apa yang ia bicarakan dengan tiga kepala negara tersebut.

Jokowi hanya mengungkapkan bahwa salah satu kepala negara yang menghubunginya adalah Presiden Brasil Dilma Rousseff. Ia mengatakan, Dilma menghubunginya sebelum terjadinya insiden ditolaknya surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.

"Iya. Masalah hukuman mati ada telepon dari Presiden Brasil. Presiden Perancis kemarin juga (menelepon), kemudian dari Belanda juga," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto. Pembatalan penyerahan tersebut terjadi pada saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dubes-dubes lain. (Baca: Kemenlu Protes Keras Penolakan Dubes RI oleh Presiden Brasil)

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. Dari enam terpidana yang dieksekusi mati pada Januari lalu, terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer.

Sementara itu, satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama. (Baca: Indonesia Tak Usah Kembalikan Dubes Toto jika Brasil Tak Minta Maaf)

Presiden Jokowi tidak bisa menerima tindakan Dilma. Presiden menginstruksikan Toto kembali ke Tanah Air. (Baca: Jokowi Anggap Insiden di Brasil Masalah Besar soal Kehormatan Negara)

"Masalah Brasil kenapa saya tarik (dubes) karena ini adalah masalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik? Karena buat saya itu masalah besar," kata Jokowi.

Jokowi mengaku dirinya tidak dapat menerima ketika proses hukum yang berlaku di Indonesia diintervensi oleh negara lain. Bagi Jokowi, hukum positif di Indonesia harus dihargai oleh semua pihak.

"Jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita," ujarnya.