Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Tak Kembali Bikin Kontroversi Saat Pilih Kepala BIN Baru

Kompas.com - 23/02/2015, 16:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak salah memilih calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pergantian kepala BIN sebaiknya tidak menjadi kontroversi baru yang melelahkan seperti dalam pencalonan kepala Polri.

"Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi dan partai pendukungnya. Dalam pergantian kepala BIN, kalau terus ribut seperti pencalonan kepala Polri, saya tidak tahu pemerintahan ini akan stabil atau tidak," ujar Al Araf saat menjadi narasumber dalam diskusi di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Senin (23/2/2015).

Araf mengatakan, salah satu tantangan bagi Presiden setelah mengalami proses stagnasi dan penolakan keras dalam pergantian Kapolri adalah pengangkatan kepala BIN. Menurut dia, dalam periode awal reformasi, institusi BIN kurang mendapat perhatian, sehingga pengawasan terhadap BIN menjadi lemah.

Salah satu akibat dari lemahnya pengawasan terhadap BIN, menurut Araf, adalah terjadinya peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga dilakukan oleh oknum BIN.

Araf mengatakan, hal tersebut terjadi karena otoritas sipil gagal mendorong reformasi intelijen secara lebih komprehensif. Menurut dia, Presiden perlu berhati-hati dalam menentukan calon kepala BIN.

Ia menambahkan, Jokowi harus benar-benar memisahkan persoalan intelijen dengan persoalan kepentingan rezim politik. Jika tidak, maka masalah yang terjadi dalam pencalonan Kapolri akan kembali terulang. (baca: Jokowi Diminta Tak Kembali Blunder Pilih Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

Dalam pertemuan di Komnas HAM, Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mengatakan, masyarakat sipil memiliki kekhawatiran bahwa dalam waktu yang tidak diperkirakan, Presiden bisa saja mengangkat kepala BIN, seperti dalam pencalonan Jaksa Agung, dan kepala Polri.

"Maka kami perlu mewanti-wanti terlebih dulu. Diperlukan kepala BIN yang memadai. Jokowi tidak boleh tersandera oleh elite politik. Apalagi, BIN adalah salah satu arah pembangunan bangsa yang cukup vital," kata Hendardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com