Pesan Mantan Perwira Polisi untuk Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bukan sosok terbaik untuk memimpin institusi Kepolisian. Namun, dalam situasi di mana Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap menyelesaikan kisruh antara Polri dengan KPK, nama Badrodin pun bisa saja jadi jalan tengah.

Bambang yang juga mantan polisi berpangkat komisaris besar mengatakan, ada tugas berat yang menanti Badrodin. Tugas itu bahkan sudah dibebankan kepada Badrodin sebelum pria yang pernah menjabat di empat Kapolda itu dilantik menjadi Kepala Polri, yakni pembenahan internal dan eksternal.

Pertama, Badrodin bakal dihadapkan pada anak buah yang nakal dan bertindak di luar koordinasi pimpinan.

"Pengalaman terbaru saja. Kemarin masih ada laporan dari KPK soal teror. Itu harus dicari dan dibenahi oleh Badrodin. Harus dibenahi itu oknum-oknum yang lepas kendali," ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/2/2015).

Badrodin, lanjut Bambang, harus membenahi sistem pengendalian personel polisi, baik di dalam institusi Polri atau di luar Polri yang masih terhubung dengan koordinasi Polri. Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tujuannya apa? Kalau ada perilaku di luar kendali, meneror orang lain, pasti ketahuan. Harus dibenahi sistem pengendalian personel. Apa ditegur atau administratif, hingga mutasi. Karena kalau enggak begitu, nanti dicontoh polisi lain," lanjut Bambang.

Masih soal internal, Badrodin juga harus bisa membenahi sistem operasional kepolisian. Terutama di satuan-satuan yang bersentuhan dengan masyarakat, yakni satuan reserse dan kriminal serta lalu lintas. Menurut Bambang, di tangan kedua satuan itulah, kepercayaan publik terhadap Polri akan bangkit atau bahkan hancur.

Pembenahan satuan reserse kriminal serta lalu lintas, lanjut Bambang, juga harus diikuti dengan perbaikan pada divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) atau inspektorat pengawasan umum (Itwasum). Hal tersebut penting untuk mengawasi jalannya satuan-satuan yang bersentuhan dengan masyarakat tadi.

"Propam dan Itwasum itu jangan cuma terima laporan masyarakat saja soal polisi yang nakal. Dia harus blusukan, melihat langsung tingkah polisi-polisi di lapangan. Dia lihat di perempatan jalan macet, enggak ada polisinya, dia tindak polisi yang harusnya jaga di situ," ujar Bambang.

Tugas berat lain yakni eksternal, yaitu cara Badrodin membawa institusinya bekerja sama dengan baik bersama institusi penegak hukum lainnya, misalnya dengan KPK dan Kejaksaan. Bambang pun menyarankan Badrodin untuk berkomunikasi dengan mantan-mantan Kapolri, menggali pengalaman kerja sama mereka dengan penegak hukum lain hingga ke lembaga politik seperti DPR RI.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan terkait penyelesaian kisruh KPK-Polri. Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri digantikan Komjen Badrodin Haiti. Selain itu, Presiden juga akan menerbitkan Perppu mengganti pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.