Ini Empat Hasil Putusan Mukernas I PPP Kubu Romahurmuziy

Kompas.com - 19/02/2015, 18:59 WIB
Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat ditemui dalam penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKetua Umum PPP Romahurmuziy saat ditemui dalam penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah selesai melangsungkan Musyawarah Kerja Nasional I, yang digelar pada 17-19 Februari 2015. Musyawarah PPP tersebut menghasilkan tiga agenda politik yang di antaranya mengenai persiapan PPP dalam mengikuti pemilihan kepala daerah serentak.

"Mukernas PPP yang pertama sejak digelarnya Muktamar di Surabaya, bertujuan untuk membangun konsolidasi dalam rangka permusyawaratan partai. Kami ingin mengembalikan marwah partai," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2015).

Romy, panggilan Romahurmuziy, mengatakan, putusan pertama dari Mukernas ini terkait dengan permusyawaratan partai, dengan diadakannya musyawarah wilayah sampai bulan April 2015 di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, PPP akan mengadakan musyawarah wilayah di 503 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang dilaksanakan sampai Oktober 2015.

Kedua, sebut Romy, PPP akan membuka pendaftaran calon kepala daerah menjelang pilkada serentak, yang akan dilaksanakan pada akhir 2015. Romy mengatakan, mulai awal Maret hingga satu bulan berikutnya, PPP akan berusaha menjaring kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

Ketiga, menurut Romy, DPP PPP akan memastikan rekonsiliasi perbedaan yang terjadi di dalam kepengurusan PPP, pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak gugatan PPP kubu Djan Faridz terhadap pelaksanaan Muktamar PPP di Surabaya.

"Saya optimis bahwa pengadilan akan memberikan putusan yang terbaik, dengan memastikan keaabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 28 Oktober 2014. SK itu benar-benar diambil berdasarkan asas yang terbaik," kata Romy.

Hal keempat, Romy mengatakan, PPP akan tetap konsisten untuk menjadi partai pendukung pemerintahan.

Salah satunya, Romy mengatakan, partai berlambang kakbah tersebut mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan masalah yang terjadi antara lembaga penegak hukum Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X