Kompas.com - 13/02/2015, 15:00 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015). INDRA AKUNTO/KOMPAS.comKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Djayadi Hanan

JAKARTA, KOMPAS - Pertemuan Presiden Joko Widodo dan mantan rivalnya dalam pemilihan presiden lalu, Prabowo Subianto, segera diikuti dengan pernyataan dukungan Koalisi Merah Putih atas kebijakan yang akan diambil Jokowi dalam menyelesaikan kisruh soal KPK dan Polri. Koalisi Merah Putih mengisyaratkan akan berusaha mengamankan kebijakan tersebut dari para penentang. Kemungkinan yang dimaksud penentang itu adalah PDI-P dan beberapa anggota Koalisi Indonesia Hebat.

Fenomena politik tersebut terkesan ironis. Betapa tidak, Jokowi adalah presiden yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tetapi dalam kebijakan ini dia justru didukung oleh pihak oposisi. Logikanya, bukankah koalisi presiden akan mendukung kebijakannya dan oposisi akan menentangnya?

Bagaimanakah kita memahami fenomena ini? Penjelasannya terkait, antara lain, dengan dua faktor. Pertama, soal sifat koalisi (dan oposisi) dalam sistem presidensial yang memang memungkinkan berpindah-pindahnya dukungan politik dari kubu oposisi ke koalisi atau sebaliknya. Kedua, soal sempitnya jarak ideologis antarpartai dan, karena itu, antara koalisi-oposisi sehingga partai-partai pun dapat lebih mudah memindahkan dukungannya dari satu isu/kebijakan ke isu/kebijakan lainnya.

Koalisi permanen dan ad hoc

Ada dua jenis koalisi dalam sistem presidensial. Pertama, koalisi yang "relatif" permanen. Dikatakan relatif karena soliditas koalisi dalam sistem presidensial biasanya lebih lemah dibandingkan koalisi sistem parlementer. Jika partai pendukung koalisi membangkang, dalam sistem presidensial tidak akan berakibat pada bubarnya pemerintahan. Sementara dalam koalisi parlementer, jika ada partai yang membangkang, sangat mungkin pemerintahan bubar. Dikatakan permanen karena koalisi pendukung pemerintah cenderung akan bertahan selama satu periode pemerintahan tersebut. Dalam konteks Indonesia, koalisi seharusnya dapat bertahan sampai lima tahun.

Koalisi jenis pertama ini adalah garansi awal yang dapat memudahkan presiden memperoleh dukungan yang cukup untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Garansi awal tersebut diperoleh karena presiden menukarnya dengan sejumlah konsesi politik kepada partai-partai pendukung, terutama jabatan-jabatan di kabinet atau posisi lain yang setara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, garansi awal ini tidaklah mutlak. Presiden tidak bisa berharap partai anggota koalisinya akan seratus persen selalu mendukung presiden. Para anggota kabinet secara normatif adalah anak buah presiden, bukan anak buah partai. Dimungkinkan hubungan presiden dengan anak buahnya makin menguat seiring berjalannya waktu sehingga hubungan anak buahnya itu dengan partai asalnya menjadi makin lemah. Partai akan menjaga jangan sampai ini terjadi. Caranya, antara lain, dengan tidak mendukung kebijakan presiden ketika sang presiden mulai renggang dengan partai yang bersangkutan.

Bisa juga yang terjadi sebaliknya. Hubungan anak buah presiden dengan partai asalnya sedemikian kuat sehingga tekanan politik dari partai yang bersangkutan makin kuat pula. Ketika presiden enggan mengakomodasi tekanan politik tersebut, partai tersebut sangat mungkin tidak mendukung presiden. Jadi, soal koalisi relatif permanen ini adalah soal bagaimana presiden memelihara hubungan dengan partai asal anak buahnya dan dengan anak buahnya tersebut. Dengan kata lain, ketika ada masalah dalam proses pemeliharaan dukungan politik tersebut, sangat mungkin partai pendukung presiden sendiri membangkang.

Koalisi jenis kedua adalah koalisi ad hoc. Dukungan politik untuk kebijakan presiden dapat pula diperoleh per kebijakan/ isu. Dukungan ini bersifat retail dan sementara. Presiden dapat mengidentifikasi agenda-agenda kebijakannya yang cocok dengan partai-partai tertentu, tidak peduli ia berasal dari koalisi atau oposisi. Agenda A mungkin cocok untuk partai X, agenda B cocok dengan partai Y, dan agenda C dapat didukung partai Z. Dukungan untuk kebijakan presiden yang bermacam-macam itu akan sangat dinamis, bergantung pada kepandaian tim lobi politik presiden dalam mendekati partai-partai yang diharapkan mendukung.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.