Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Aburizal Anggap Proses di Mahkamah Partai Golkar Tidak Relevan

Kompas.com - 12/02/2015, 11:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, menyatakan bahwa pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali tidak akan menghadiri sidang yang digelar Mahkamah Partai Golkar.

Kubu yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie mengambil sikap tersebut karena ingin menunggu hasil dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Kami tidak akan hadir dalam sidang Mahkamah Partai karena kami akan menunggu hasil PN Jakbar," kata Tantowi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Tantowi menjelaskan, pihaknya mengambil jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan Golkar. Pasalnya, pengadilan menjadi salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Mahkamah Partai Golkar pada 23 Desember 2014, jika upaya islah dan munas rekonsiliasi tidak dapat ditempuh.

"Makanya menurut kami sidang Mahkamah Partai jadi tidak relevan lagi. Apapun hasilnya tak akan berpengaruh buat kami," ujarnya. (baca: Agung Siap Perkuat Bukti untuk Lawan Aburizal di Mahkamah Partai Golkar)

Mahkamah Partai Golkar menggelar sidang perdana sengketa kepengurusan Partai Golkar, Rabu (11/2/2015). Sidang itu hanya dihadiri oleh pihak pemohon yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta Agung Laksono. Sementara dari kubu Aburizal sebagai pihak termohon tidak hadir.

Kubu Agung menyampaikan beberapa tuntutannya dalam persidangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai Golkar. Tuntutan tersebut disampaikan atas nama tim penyelamat Partai Golkar (TPPG), pengurus DPP Golkar versi Munas IX Jakarta, dan atas nama kader Partai Golkar.

Secara keseluruhan, para pemohon meminta majelis Mahkamah Partai Golkar untuk menyatakan Munas IX Bali tidak sah karena tidak demokratis, membatalkan seluruh keputusan Munas Bali yang diambil melalui cara-cara yang tidak adil, dan menonaktifkan empat termohon.

Selanjutnya, kubu Agung Laksono juga meminta majelis Mahkamah Partai untuk menyatakan keabsahan Munas IX Jakarta berikut seluruh keputusannya dan jajaran kepengurusan yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com