Jaga Hubungan dengan PDI-P, Jokowi Harus Segera Selesaikan Konflik KPK-Polri

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengingatkan, Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kisruh KPK dan Polri agar hubungan dia dengan partai pendukung tak semakin memburuk. Apalagi, sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan antara Jokowi dan PDI-P berakhir tidak baik.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI- Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI-Perjuangan," kata Muradi, Rabu (11/2/2015).

Muradi menekankan, hal ini harus disadari oleh Jokowi karena bagaimana pun, ia masih butuh penopang politik yang kuat di parlemen.

"Inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi Wali Kota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik," kata Muradi.

Langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya ini, menurut Muradi, akan menegaskan tiga hal. Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik. Langkah jemput bola ini dinilainya juga akan memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya.

Kedua, lanjut dia,  akan menghentikan sejumlah pihak yang ingin memisahkan Jokowi dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Ketiga, kata Muradi, selain membangun komunikasi politik yang intensif, upaya untuk segera menyelesaikan polemik kpk-polri juga harus dilakukan. Presiden, menurut dia, harus tetap berbasis pada konstitusi.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," ujar Muradi.