Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: Kepemimpinan Jokowi Diapresiasi, tetapi Kinerja Kurang Memuaskan

Kompas.com - 10/02/2015, 08:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Populi Center menyatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih diapresiasi masyarakat. Namun, pada aspek kinerja, masyarakat menyatakan tak puas.

Peneliti Populi Center Nico Harjanto mengungkapkan, hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaganya medio 16-22 Januari 2015 terhadap 1200 responden di 34 provinsi.

"Dari skala 1 (sangat tidak puas) sampai 10 (sangat puas), 70,1 persen masih puas dan mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dengan memberikan nilai 6 hingga 10," ujar Nico melalui siaran pers, Senin (9/2/2015).

Ia menyebutkan, dari skala tersebut, responden paling banyak memilih skala 7, yakni sebesar 27,2 persen diikuti skala 8 sebesar 17,1 persen.

"Mereka mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu, seperti eksekusi mati terpidana narkoba atau pemberantasan mafia ikan dan penenggelaman perahu asing," lanjut Nico.

Kurang puas terhadap kinerja

Namun, jika beralih pada indikator kinerja Presiden, tingkat kepuasan responden turun menjadi 57,9 persen. Sebaliknya, responden yang tidak puas dan sangat tidak puas sebesar 34,8 persen. Sementara, jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja wakil presiden Jusuf Kalla sebesar 48,1 persen.

Nico mengindikasikan, adanya kesenjangan antara kepemimpinan dan kinerja. Hal itu disebabkan karena kurang efektifnya kinerja di sektor tertentu, secara khusus pada saat survei dilaksanakan. Ia menduga, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden turun terkait kisruh Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi.

Siapa saja publik yang tidak puas

Dilihat dari tingkat pendidikan, pernyataan tak puas lebih banyak diungkapkan responden dengan latar belakang pendidikan tamatan Strata 1 atau lebih tinggi, yakni 49,4 persen. Ada pun, di jenjang yang sama, hanya 44,3 persen responden yang menyatakan puas. Sementara, jenjang pendidikan lain, yakni SD, SLTP, SLTA, sebagian besar menyatakan puas.

Jika dilihat dari provinsi besar di Indonesia, pernyataan tidak puas lebih banyak disampaikan responden yang berdomisili di Sumatera Selatan yakni sebesar 62 persen. Sementara, di peringkat kedua dan ketiga, yakni Sumatera Utara dengan 58,3 persen dan Banten 48 persen.

Sementara, responden di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian besar menyatakan puas.

"Tapi jika dilihat dari jenis pekerjaan, rata-rata mereka puas atas kepemimpinan dan kinerja presiden. PNS misalnya, 50 persen puas, sementara yang tidak puas hanya 44,8 persen. Petani misalnya, 54,1 persen merasa puas dan hanya 34,8 persen yang tidak puas," ujar Nico.

Begitu juga dengan buruh dan petani. Sebanyak 59,6 persen buruh menyatakan puas, sementara 30,3 persen menyatakan tidak puas. Ada pun sebanyak 63,6 persen petani menyatakan puas, sementara 25,5 persen lainnya menyatakan sebaliknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com