Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Klarifikasi Isu Penggeledahan Gedung KPK

Kompas.com - 06/02/2015, 20:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Istana dan Kepolisian RI langsung merespon cepat adanya peredaran foto di media sosial yang terkesan adanya aparat kepolisian yang mengepung gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jumat (6/2/2015). Foto itu dipastikan bukan pengepungan anggota polisi yang berusaha melakukan penggeledahan, tetapi operasi pengamanan biasa yang dilakukan atas unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung KPK.

“Wakapolri katakan, bahwa polisi di depan gedung KPK adalah untuk melerai kelompok massa yang bersitegang. Itu tanggung jawab Polri. Beliau (Wakapolri) tegaskan tidak ada upaya penggeledahan atau apa pun,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers bersama dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di istana kepresidenan, Jumat malam.

Pratikno menegaskan Presiden Jokowi sangat intensif mengamati perkembangan kasus konflik KPK-Polri ini meski tengah berada di Kuala Lumpur. Presiden juga mendapatkan informasi soal foto yang beredar luas di jagat di dunia maya yang menyebutkan ada informasi bahwa polisi tengah melakukan penggeledahan di KPK.

“Hari ini pun ada komunikasi dengan presiden. Presiden menegaskan agar semua pihak tidak melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat,” ucap dia.

Badrodin menambahkan kabar yang menyebutkan bahwa Polri tengah melakukan penggeledahan adalah kabar yang tidak benar. (Baca: Isu Bareskrim Akan Geledah KPK, Polri Sebut "Hoax")

“Polri hadir di depan gedung KPK karena ada unjuk rasa buruh yang mendukung KPK dan kelompok lain yang menentang. Kehadiran banyak polisi ini bukan berarti mau menggeledah, itu kewajiban kami melakukan pengamanan kegiatan masyarakat,” ungkap Badrodin.

Badrodin yang ditunjuk Presiden Jokowi menjalankan tugas sehari-hari Kapolri pasca Komjen Budi Gunawa batal dilantik itu pun menegaskan aparatnya patuh terhadap semua instruksi yang diberikan Presiden Jokowi.

“Situasi seperti ini bisa dimanfaatkan pihak lain untuk buat resah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu resah. Semua berjalan sesuai koridor dan taat pada perintah presiden,” ucap dia. (Baca: Selama Presiden di Luar Negeri, Tak Boleh Ada Penangkapan atau Penggeledahan)

Sebelumnya, beredar sebuah foto di mana aparat kepolisian dengan mengenakan tameng berjajar di lobi depan gedung KPK disertai dengan tiga unit mobil water canon. Foto itu kemudian beredar di dunia maya dan kabar pun melebar menjadi penggeledahan di gedung KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN: Apakah Anies Dapat 'Perahu' Maju Pilkada 2024? Belum Tentu Juga...

PAN: Apakah Anies Dapat "Perahu" Maju Pilkada 2024? Belum Tentu Juga...

Nasional
Cek Harga di Pasar Temenggoeng Kaltim, Jokowi: Harga Baik, Artinya Distribusinya Bagus

Cek Harga di Pasar Temenggoeng Kaltim, Jokowi: Harga Baik, Artinya Distribusinya Bagus

Nasional
Mendagri Sebut 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN

Mendagri Sebut 178 ASN Ajukan Diri Pindah ke IKN

Nasional
Siap Tarung Lawan Anies, Wasekjen PAN: Jangankan Pilkada, Pilpres Saja Kami Menang

Siap Tarung Lawan Anies, Wasekjen PAN: Jangankan Pilkada, Pilpres Saja Kami Menang

Nasional
Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024

Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
BNPT: Teroris 'Bomber' Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

BNPT: Teroris "Bomber" Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

Nasional
Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Nasional
Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Nasional
Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Nasional
PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

Nasional
Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Nasional
Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Nasional
Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Nasional
Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com