Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.
KOMPAS.com — Pada hari ke-79 pemerintahan, Presiden Joko Widodo membentuk "payung" untuk menangkal ancaman di dunia maya. Jokowi bahkan membentuk badan khusus yang dinamakan Badan Cyber Nasional.
Pembentukan badan tersebut dinyatakan Jokowi ketika menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (6/1/2015).
Menurut Ryamizard, pembentukan Badan Cyber Nasional penting untuk memperkuat pertahanan negara. Sebelum terjadi masalah, kata Ryamizard, pemerintah mengantisipasinya dengan membentuk Badan Cyber Nasional.
"Untuk memperkuat itu bukan karena ada masalah, belum ada masalah, tapi sebelum ada masalah, kita harus siap, makanya dibentuk. Kalau Kemenhan, kan sudah ada," kata dia.
Badan Cyber Nasional diharapkan bisa terbentuk pada 2016. Pembentukan badan ini juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa Badan Cyber Nasional nantinya akan memiliki fungsi yang beda dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII).
Jika ID SIRTII hanya memonitor sensor area internet publik, Badan Cyber Nasional bertugas di sektor kritikal, seperti energi, perbankan, dan transportasi publik.
Belum jelas apa tugas dan wewenang Badan Cyber Nasional tersebut.
Tak hanya membahas terkait pembentukan Badan Cyber Nasional, pada hari itu juga, Tedjo menyebut tidak akan ada pergantian kepala Polri dalam waktu dekat.
Tedjo menyebut belum menerima perintah pergantian Kepala Kepolisian RI yang kini dijabat Jenderal (Pol) Sutarman oleh Presiden Joko Widodo.
Tedjo mengatakan, tugas Sutarman masih panjang hingga masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang.
"Enggak ada (pembahasan pergantian dipercepat), masih panjang (Sutarman) kok tugas beliau sehingga belum ada perintah penggantian," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pernyataan Tedjo ini langsung berubah drastis dalam dua hari ke depan. Dia selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional mengirimkan sembilan nama pengganti Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman kepada Jokowi. Sehari kemudian, Jokowi mengirimkan surat itu ke DPR dengan nama calon tunggal Komjen Budi Gunawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.