Keputusan serampangan
Namun, di tengah hiruk-pikuk pemilihan menteri serta pejabat tinggi tingkat direktur/ komisaris BUMN dua bulan terakhir ini, terdapat pola proses pengambilan keputusan yang erratic (serampangan). Itu tampak jelas dari seleksi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Dan, semakin terbukalah konflik internal KIH setelah kegagalan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kini, keserampangan tersebut meluber ke konflik antar-institusi, termasuk Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan lagi rahasia kesan serampangan itu muncul sejak pembentukan Tim Transisi. Dan, jangan terkejut jikalau keserampangan ini masih akan tetap berlangsung sampai JKW-JK melakukan perombakan kabinet dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan.
Apakah Jokowi terganggu dengan keserampangan tersebut? Jawabannya belum tentu. Sebab, dia memimpin pemerintahan baru berjalan sekitar tiga bulan, yang sarat kompromi politik, dan yang mungkin masih canggung beraksi di atas panggung.
Selain menghadapi tekanan internal dari KIH, pemerintahan yang baru seumur jagung ini juga masih harus menghadapi DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Kita berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif semakin konstruktif—bukan destruktif—demi memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Semoga saja apa yang dihadapi Jokowi akhir-akhir ini hanya sekadar riak yang tak mengganggu tugasnya memimpin dan memerintah bangsa dan negara ini. Insya Allah!
(Tulisan ini diambil dari"Kolom Politik" Kompas, 31 Januari 2015)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.