Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Bantah Polemik KPK untuk Amankan Megawati

Kompas.com - 27/01/2015, 20:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah bahwa PDI Perjuangan tengah berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyangkal ada usaha dari PDI-P untuk melindungi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Tidak ada kaitannya. Buktinya semua saksi sudah dimintai keterangan," kata Effendi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Anggota Komisi I DPR RI itu, mengatakan, Megawati tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi kebijakan terkait BLBI. Keputusan yang diambil Megawati, kata dia, merupakan lanjutan dari proses yang telah berjalan sejak rezim Orde Baru.

"Kedudukan Megawati saat itu adalah mandataris dari MPR. Proses BLBI itu proses lanjutan, sehingga sebagai mandataris, itu beliau hanya melanjutkan. Jadi kita tidak berpikir ada sesuatu yang salah dari situ," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Effendi menanggapi tudingan dari pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Igor menduga, PDI-P berupaya mengkriminalisasi KPK untuk mengamankan Megawati dari kasus BLBI yang tengah diusut KPK.

Menurut Effendi, KPK harus menerima kritik sebagai pelecut untuk bekerja lebih baik. Ia memastikan PDI-P tetap mendukung pemberantasan korupsi dan akan memberikan kritik konstruktif kepada Komisioner KPK yang menjalankan agenda pribadi dengan memanfaatkan jabatannya.

"Kita kritik KPK kan bukan lembaganya, yang kita kritik orangnya," kata Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com