Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Penangkapan Bambang, Komnas HAM Akan Panggil Wakapolri dan Kabareskrim

Kompas.com - 27/01/2015, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan bekerja cepat dalam menyelidiki masalah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Tim ini akan segera memanggil Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso.

"Wakapolri akan kita panggil besok, kemudian akan ada pemanggilan kepada Kabareskrim BW (Budi Waseso)," kata Ketua Tim Penyelidikan Nur Kholis seusai meminta keterangan dari Bambang, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015) siang.

Kabareskrim dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penangkapan Bambang yang mengundang reaksi keras publik itu. Wakapolri sebagai pemegang tertinggi di Polri saat ini juga secara tidak langsung dianggap bertanggung jawab.

Nur Kholis tidak mau berspekulasi apakah kedua pejabat tinggi Polri itu akan hadir saat pemanggilan nanti. Tugas Komnas HAM hanya melakukan pemanggilan dan tidak bisa memanggil secara paksa.

Namun, dia mengingatkan, setiap polisi yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM akan berefek pada karier polisi tersebut. (Baca: Komnas HAM: Kasus Bambang Mengada-ada, Prosesnya Sangat Cepat)

"Ingat enggak calon kepala Polri yang enggak datang ke Komnas HAM saat dipanggil jadinya seperti apa?" ujar Nur Kholis.

Penangkapan Bambang oleh Bareskrim Polri dikritik berbagai pihak. Polisi dinilai tidak perlu melakukan penangkapan atau cukup melakukan pemanggilan. Terlebih lagi, dalam penangkapan tersebut, polisi sampai memborgol tangan Bambang. (Baca: KPK Anggap Penangkapan Bambang Widjojanto Sewenang-wenang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com