Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sudah Jauh dari Jargon "Partai Wong Cilik"

Kompas.com - 25/01/2015, 17:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, PDI Perjuangan sudah jauh dari posisi sebagai partai yang pro-rakyat. Alasannya karena PDI-P ada dalam pusara partai politik yang mendorong tersangka korupsi, Komjen Budi Gunawan, sebagai Kapolri.

"PDI-P yang di zaman pemerintahan SBY oposisi, hari ini mentalnya sudah 11-12. Jadi menurut saya, enggak ada sekarang yang berani otokritik. Partai wong cilik enggak terbukti sekarang ini," kata Haris, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Haris menuturkan, PDI-P selalu mengklaim sebagai partai yang memimpin komando pembentukan KPK untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan memberantas korupsi. Tetapi setelah berkuasa, kata Haris, PDI-P justru mendukung seorang tersangka menjadi pejabat negara. Lebih menyayangkan, kata Haris, tidak ada suara dari internal PDI-P yang berani melawan arus dan menyarankan Jokowi untuk membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri.

Menurut Haris, sikap ini membuktikan bahwa PDI-P adalah partai yang tidak suka dikritik walau kritik itu berasal dari mayoritas masyarakat. "Jangan sampai kayak lagu dangdut, aku yang memulai aku yang mengakhiri. Bangsa ini seperti dikepung oleh pihak yang antikritik," ucapnya.

Di lokasi yang sama, politisi PDI-P Dwi, Ria Latifa, mengatakan bahwa dukungan untuk Budi Gunawan diberikan karena posisi PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi. Ia merasa tidak ada yang salah dari dukungan PDI-P selama Jokowi tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

"Saya pikir, biarlah waktu dan masyarakat yang menilai bagaimana ending semua ini. Apapun keputusan presiden akan kita dukung selama tidak melanggar hukum," pungkas Ria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com