Mengapa Jadi Begini, Pak Presiden?

Pada Jumat malam 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobile mengepung Gedung KPK. Mereka berniat menangkap salah satu penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau. Aktivis antikorupsi kembali beraksi atas aksi kepolisian yang mengepung Gedung KPK tersebut.

Mereka membuat pagar betis di Gedung KPK dan mendesak agar Presiden SBY turun tangan. Tiga hari kemudian, Presiden SBY angkat bicara.

***
Pernah kita lalui situasi semacam ini, ketika presiden kita terkesan lamban turun tangan mengatasi persoalan ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru angkat bicara setelah dua pekan Bibit dan Chandra ditahan polisi. Saat itu, menurut SBY, ada sejumlah permasalahan di ketiga lembaga penegak hukum tersebut, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

"Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh, adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan. Namun, perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," kata SBY saat memberikan pidato terkait kasus cicak vs buaya pada 23 November 2009 di Istana Negara.

Seperti pada "cicak vs buaya jilid I", SBY kembali berpidato setelah publik menunggu dalam ketidak-pastian atas kasus yang menimpa Novel. 

Begini katanya, "Solusi penegakan hukum Polri Kombes Novel yang sekarang menjadi penyidik KPK. Insiden itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012, dan hal itu sangat saya sesalkan. Saya juga menyesalkan berkembangnya berita yang simpang siur demikian sehingga muncul masalah politik yang baru," kata SBY saat memberikan pidato di Istana Negara, Senin, 8 Oktober 2012.

Menurut SBY, apabila KPK dan Polri bisa memberikan penjelasan yang jujur dan jelas, maka kasus "cicak vs buaya jilid II" tidak akan terjadi.

Serupa dengan SBY, pada kasus "cicak vs buaya jilid III" ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan keterangan kepada pers. Isinya, "Saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan undang-undang," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015).

Atas keterangan tersebut, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tidak tegas. Menurut dia, Jokowi sama sekali tidak memberikan solusi atas kejadian yang menimpa pimpinan KPK itu.

"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga (RT). Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai," ujar Anis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Pernah kita lalui kegamangan serupa ini, ketika negara seperti tak berkepala. Sebab nyaris semua kejadian yang membuat negeri gaduh tak segera ditangani dengan semestinya. Dahulu kita pernah menyebut SBY sebagai presiden yang peragu karena tidak segera mengambil keputusan. Kini kita juga menerima kenyataan betapa Jokowi sering mengambangkan keadaan.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menganggap Jokowi ikut menjadi penyebab dari kekisruhan di antara dua lembaga tersebut.

Ade menjelaskan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri merupakan buntut dari langkah KPK menjerat Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Karena status tersangka itu, pelantikan Budi sebagai kepala Polri ditunda oleh Presiden Jokowi.
***

Pernah kita lintasi peristiwa ini, ketika kita memiliki perasaan dan pikiran yang sama bahwa kita sedang dibodohi oleh sekian alasan yang tak masuk akal yang dilakukan oleh oknum di tubuh Polri.