Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sesalkan Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri

Kompas.com - 23/01/2015, 13:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyesalkan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto oleh Bareskrim Polri.

Ade menilai penangkapan ini memuat unsur balas dendam. "Kami sangat menyesalkan, karena mestinya institusi KPK, Kejaksaan, dan Polri sama-sama perangi korupsi, bukan saling gontok," kata Ade, saat dihubungi, Jumat (23/1/2015).

Ade berpendapat, penangkapan Bambang merupakan buntut setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Karena status tersangka itu, Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi sebagai Kepala Kepolisian RI.

Lebih jauh, kata Ade, penangkapan Bambang bisa diartikan sebagai upaya kelompok tertentu untuk menjegal KPK menangani kasus korupsi. Hal ini ia sebut beberapa kali terjadi dan selalu menimpa pimpinan KPK.

"Saya kira dalam banyak penanganan kasus yang punya unsur politik tinggi selalu ada hambatan tinggi supaya KPK kehilangan konsentrasi dan tidak berjalan dengan baik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie, membenarkan bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Ronny, Bambang terjerat kasus yang berkaitan dengan Pemilukada Tahun 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dia meminta saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Agung. Ronny menjelaskan, meski kasus lama, namun Polri mendapatkan laporan dari masyarakat pada 15 Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com