Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo Tak Pernah Dengar Pembicaraan Samad Jadi Cawapres

Kompas.com - 22/01/2015, 17:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan bertolak belakang dengan yang diungkapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak pernah dibahas sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada masa pemilihan presiden lalu.

"Oh enggak pernah (pembahasan Abraham jadi cawapres). Enggak pernah dengar saya. Sebagai sekjen, enggak dengar, karena di partai enggak pernah membahas soal itu," ujar Tjahjo seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan ratusan bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Tjahjo mengaku secara pribadi sama sekali tak pernah melakukan pertemuan dengan Abraham Samad, apalagi membahas soal pengusungan Abraham sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, pertemuan dengan Abraham selalu dilakukan dalam acara-acara formal dan Abraham pasti didampingi staf KPK.

Saat ditegaskan soal pernyataan Hasto akan adanya pertemuan elite partai koalisi dengan Abraham, Tjahjo pun memilih tak berkomentar.

"Tanya Pak Hasto saja, elite kan banyak," ucap politisi PDI-P yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri itu.

"Bola panas" dari PDI-P 

Seperti diberitakan, "bola panas" kini kembali dimainkan oleh PDI-P dengan mengungkap peran Abraham Samad dalam pelaksanaan pemilihan presiden lalu. Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Abraham berbohong tak mengakui tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu, diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Hasto pun meminta agar KPK segera membentuk komite etik untuk kasus ini. "Saya pribadi, Bapak Hendropriyono, dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjutnya. (Baca: PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK)

Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com