Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/01/2015, 13:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya oknum di pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki hasrat politik tinggi. Dia mendesak KPK untuk membentuk komite etik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada oknum KPK yang memiliki kepentingan politik. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kami meminta KPK membentuk komite etik," ujar Hasto di rumah bekas media center Jokowi-Jusuf Kalla di Jalan Cemara, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (22/1/2015) siang.

"Saya pribadi, bapak Hendropriyono dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri, bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjut dia.

Hasto merasa pernyataanya tersebut cukup beralasan. Beberapa kasus, misalnya, surat perintah penyidikan (Sprindik) yang bocor ke media masa, penetapan tersangka pada momen-momen yang janggal dan sebagainya, menunjukan aspek politik drama lebih penting daripada penanganan kasusnya sendiri.

"KPK punya kewenangan yang sangat besar. Tapi di tingkat praktiknya, ada oknum di sana yang belum dapat melepaskan diri dari kepentingan politik," lanjut Hasto.

Alasan lain, salah satu pimpinan KPK, kata dia, yakni Abraham Samad telah melakukan lobi politik saat masa pemilihan presiden 2014 yang lalu. Hasto menyebutkan bahwa Hasto beserta dua tim suksesnya menyatakan keinginan Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Hasto menyebutkan pertemuan antara Samad dan perwakilan kekuatan politik pengusung Jokowi terjadi lebih dari lima kali. Saat Hasto menyampaikan hasil final bahwa cawapres Jokowi adalah Jusuf Kalla, menurut Hasto, Samad kecewa.

"Abraham bilang, ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan. Abraham Samad juga bilang, saya tau yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap ke publik bukan lantaran manuver KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto geram lantaran Samad menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hingga kini, Kompas.com tengah mencoba meminta konfirmasi Abraham Samad terkait tudingan Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com