PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/01/2015, 13:42 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya oknum di pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki hasrat politik tinggi. Dia mendesak KPK untuk membentuk komite etik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada oknum KPK yang memiliki kepentingan politik. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kami meminta KPK membentuk komite etik," ujar Hasto di rumah bekas media center Jokowi-Jusuf Kalla di Jalan Cemara, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (22/1/2015) siang.

"Saya pribadi, bapak Hendropriyono dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri, bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjut dia.

Hasto merasa pernyataanya tersebut cukup beralasan. Beberapa kasus, misalnya, surat perintah penyidikan (Sprindik) yang bocor ke media masa, penetapan tersangka pada momen-momen yang janggal dan sebagainya, menunjukan aspek politik drama lebih penting daripada penanganan kasusnya sendiri.

"KPK punya kewenangan yang sangat besar. Tapi di tingkat praktiknya, ada oknum di sana yang belum dapat melepaskan diri dari kepentingan politik," lanjut Hasto.

Alasan lain, salah satu pimpinan KPK, kata dia, yakni Abraham Samad telah melakukan lobi politik saat masa pemilihan presiden 2014 yang lalu. Hasto menyebutkan bahwa Hasto beserta dua tim suksesnya menyatakan keinginan Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Hasto menyebutkan pertemuan antara Samad dan perwakilan kekuatan politik pengusung Jokowi terjadi lebih dari lima kali. Saat Hasto menyampaikan hasil final bahwa cawapres Jokowi adalah Jusuf Kalla, menurut Hasto, Samad kecewa.

"Abraham bilang, ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan. Abraham Samad juga bilang, saya tau yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap ke publik bukan lantaran manuver KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto geram lantaran Samad menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hingga kini, Kompas.com tengah mencoba meminta konfirmasi Abraham Samad terkait tudingan Hasto.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X