PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/01/2015, 13:42 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya oknum di pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki hasrat politik tinggi. Dia mendesak KPK untuk membentuk komite etik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada oknum KPK yang memiliki kepentingan politik. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kami meminta KPK membentuk komite etik," ujar Hasto di rumah bekas media center Jokowi-Jusuf Kalla di Jalan Cemara, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (22/1/2015) siang.

"Saya pribadi, bapak Hendropriyono dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri, bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjut dia.

Hasto merasa pernyataanya tersebut cukup beralasan. Beberapa kasus, misalnya, surat perintah penyidikan (Sprindik) yang bocor ke media masa, penetapan tersangka pada momen-momen yang janggal dan sebagainya, menunjukan aspek politik drama lebih penting daripada penanganan kasusnya sendiri.

"KPK punya kewenangan yang sangat besar. Tapi di tingkat praktiknya, ada oknum di sana yang belum dapat melepaskan diri dari kepentingan politik," lanjut Hasto.

Alasan lain, salah satu pimpinan KPK, kata dia, yakni Abraham Samad telah melakukan lobi politik saat masa pemilihan presiden 2014 yang lalu. Hasto menyebutkan bahwa Hasto beserta dua tim suksesnya menyatakan keinginan Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Hasto menyebutkan pertemuan antara Samad dan perwakilan kekuatan politik pengusung Jokowi terjadi lebih dari lima kali. Saat Hasto menyampaikan hasil final bahwa cawapres Jokowi adalah Jusuf Kalla, menurut Hasto, Samad kecewa.

"Abraham bilang, ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan. Abraham Samad juga bilang, saya tau yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap ke publik bukan lantaran manuver KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto geram lantaran Samad menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hingga kini, Kompas.com tengah mencoba meminta konfirmasi Abraham Samad terkait tudingan Hasto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X