Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Marwan Minta Kades Tidak Tergoda Oknum untuk Cairkan Dana Desa

Kompas.com - 12/01/2015, 17:23 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepada para kepala daerah agar tidak tergiur tawaran oknum yang mengaku dapat membantu dalam proses pencairan dana desa. Marwan mengatakan, untuk mencairkan dana desa, para kepala desa tidak memerlukan adanya perantara.

"Jadi, saya kembali mengingatkan kepada para Kades (Kepala Desa) untuk tidak tergoda dengan oknum-oknum yang mengaku bisa mencairkan dana desa," ujar Marwan, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (12/1/2015).

Marwan mengatakan, dalam proses pencairan dana desa, para kepala desa hanya perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), dan rencana kerja pembangunan desa (RKPdes). Dua hal tersebut, kata Marwan, adalah syarat mutlak pencairan dana desa yang rencananya akan mulai dicairkan pada April 2015.

"Itu (RPJMDes dan RKPDes) yang harus ada, nggak usah tergoda dengan janji-janji oknum, yang terpenting RPJMDes dan RKPDes ada kita pasti cairkan. Nanti April kita cairkan, nggak usah khawatir nggak dapat," kata Marwan.

Marwan menambahkan, jika nantinya ada kepala desa yang mengalami penipuan oleh oknum yang mengaku bisa mencairkan dana desa, dia meminta agar kepala desa tersebut segera melapor ke Call Centre Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di nomor 1500040.

Sebelumnya, Marwan mendapatkan laporan bahwa terdapat kasus penipuan yang dialami belasan kepala desa di Cianjur Selatan Jawa Barat. Mereka ditipu oleh sepasang suami istri yang mengaku Relawan Presiden Joko Widodo dan mengenal dekat dengan pemerintah pusat yang berwenang mencairkan dana desa.

Marwan mengaku sudah mendengar kabar mulai maraknya calo dana desa di sejumlah Provinsi. Bahkan, para calo itu disinyalir meraup keuntungan hingga Rp 15 juta per desa.

"Inilah yang saya khawatirkan, sejak Dana Desa gencar kita sosialisasikan sebenarnya saya sudah mendengar mulai marak terjadi penipuan dengan iming-iming bisa mencairkan dana desa," kata politisi PKB itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com