Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dugaan Rekening Gendut Akan Jadi Prioritas Satgassus Kejaksaan Agung

Kompas.com - 08/01/2015, 19:45 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kejaksaan Agung. Salah satu prioritas Satgassus ini adalah pengusutan dugaan rekening gendut kepala daerah.

"Ya seperti misalnya disinyalir rekening gendut. Kemudian, pokoknya perkara korupsi yang perlu ditindaklanjuti," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015).

Widyo mengatakan, Satgassus ini akan menangani perkara korupsi secara simultan dari pusat hingga ke daerah. Para jaksa terpilih ini, kata dia, diharapkan mampu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kejaksaan Agung.

"Yang sudah terpilih ini diharapkan mampu dapat untuk menyelesaikan itu semua. Penanganan perkara lama yang sekarang ada maupun yang ada di kemudian hari," ucap Widyo.

Satgassus ini, lanjut Widyo, memiliki ketua tim yang akan secara intens memberikan laporan kepada Jampidsus untuk kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung. Widyo memastikan pihaknya akan memonitor secara ketat kinerja para Satgassus ini.

"(Satgassus ini) nanti akan bertanggung jawab pada ketua tim, ada sekretarisnya, ada anggota, kemudian tata usaha. Dan juga mereka ini bertanggung jawab pada kasubdit, kepada direktur, kepada jampidsus, kepada jaksa agung," kata Widyo.

Sebanyak 100 orang Satgassus ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa tim, yakni 15 tim penyidikan yang masing-masing terdiri dari lima orang, tujuh tim penuntutan yang masing-masing terdiri dari tiga orang, dan satu tim eksekusi yang terdiri dari empat orang.

Sebelum menjalankan tugasnya, para Satgassus akan menjalani pendidikan kilat terlebih dahulu selama satu minggu di Badan Diklat Ragunan, Jakarta.

"Nanti ada pembekalan dari Dirjen Pajak, kemudian BPK, BPKP, PPATK, kemudian dari ahli-ahli hukum pidana. Itu kita datangkan, perbankan, migas, pertambangan," kata Widyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com