Menaker: jika Ada PJTKI yang "Berbau" Perdagangan Orang Akan Kami Berantas

Kompas.com - 04/01/2015, 21:12 WIB
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri seat mendengar curhatan dari para calon TKI dan TKI purna ketika melakukan kunjungan kerja di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (3/1/2015). HANDOUTMenteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri seat mendengar curhatan dari para calon TKI dan TKI purna ketika melakukan kunjungan kerja di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (3/1/2015).
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Meski telah mencabut 29 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia nakal selama 2 bulan memimpin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan terus menindak tegas PJTKI nakal yang melanggar UU. Hal itu disampaikan Hanif setelah mendengar curhatan dari para calon TKI dan TKI purna ketika melakukan kunjungan kerja di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Kalau ada PJTKI yang aneh-aneh, akan langsung kita sikat. Pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas," kata Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (4/1/2015).

Ia menjelaskan, sikap keras itu akan terus dilakukan dalam karena ingin TKI yang berangkat benar-benar terjamin perlindungannya. Ia menuturkan, untuk melakukan itu, kementerian yang dipimpinnya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait soal penanganan TKI.

"Kami akan selalu koordinasi. Karena Kabinet Jokowi ini memang 'kerja, kerja dan kerja'. Soal biaya akan kami tekan," ucapnya.


Tidak hanya itu, Kemenaker juga akan mengusulkan pembuatan paspor hingga sertifikasi secara gratis. "Intinya, kami ingin TKI itu urusannya kita bikin mudah, murah, cepat dan aman," tutur politisi PKB ini.

Zuhriyati, salah seorang mantan TKW, di hadapan Hanif mengungkapkan keluh kesahnya mengenai jasa penyaluran tenaga kerja yang ada. Menurut Zuhriyati, banyak pelanggaran yang dilakukan.

"Banyak pelanggaran soal kontrak kerja. Ini yang jadi masalah TKI, mohon diperhatikan," kata dia.

Hal senada diucapkan oleh Sutar. Menurutnya, Ia hanya Ingin berangkat menjadi TKI yang baik dan legal. "Saya ini orang desa, orang bodoh. Biar cepat berangkat, beri kami info yang transparan. Jangan dipersulit," ucap Sutar.

Selain berdialog dan mendengar keluhan para TKI purna dan calon TKI di Lombok Timur ini, Hanif juga menyambangi rumah TKI yang sudah pulang dan membangun usaha.

Dalam kesempatan ini, Hanif ingin mengecek langsung kondisi TKI purna, pasca pulang bekerja di luar negeri. Selain itu, Hanif juga ingin memberikan bantuan permodalan bagi warga.

"Kunjungan saya langsung ke rumah-rumah TKI purna ini untuk memastikan skema apa yang pas dan tepat buat mereka. Dan nanti akan saya bikin kebijakan untuk melindungi mereka setelah kembali ke tanah air," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X