Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Saya Butuh KSAL yang Lebih Berani!

Kompas.com - 24/12/2014, 14:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kriteria kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Susi menegaskan, perairan Indonesia butuh KSAL yang berani menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Saya butuh media yang lebih tegas. Saya butuh rakyat yang lebih berani. Saya butuh KSAL tentu yang lebih berani dong," kata Susi di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Bos Susi Air yang membuat gebrakan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan bersama TNI Angkatan Laut itu berharap KSAL baru nantinya bisa membantunya dalam menjaga perairan Indonesia.

"Pokoknya saya ingin dibantu oleh KSAL untuk kedaulatan kelautan Indonesia," ungkap Susi.

Rekam jejak KSAL baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang rekam jejak tiga calon pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut itu. Namun, dia belum mengetahui siapa yang akhirnya dipilih oleh Presiden.

"Ya, saya berikan foto ke beliau, si A begini, si B begini, si C begini. Dia hanya minta masukan foto-foto dari masing-masing bagaimana track record-nya," kata Tedjo.

Saat ditanya soal ketiga calon yang ditelusuri rekam jejaknya itu, Tedjo tak mau membukanya. Namun, saat satu per satu nama ditanya, Tedjo membenarkan adanya nama Kepala Badan Keamanan Laut DA Mamahit yang menjadi salah satu calon KSAL.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala staf Angkatan Laut yang baru untuk menggantikan Laksamana Marsetio pada pekan ini. Marsetio akan memasuki masa pensiun pada Desember 2014.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan, saat ini sudah ada tiga nama calon yang diajukan oleh Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi ke Presiden.

"Sudah diterima Presiden dan akan diumumkan pada minggu ini," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com