Kompas.com - 24/12/2014, 14:55 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti SABRINA ASRIL/KOMPAS.comMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kriteria kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Susi menegaskan, perairan Indonesia butuh KSAL yang berani menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Saya butuh media yang lebih tegas. Saya butuh rakyat yang lebih berani. Saya butuh KSAL tentu yang lebih berani dong," kata Susi di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Bos Susi Air yang membuat gebrakan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan bersama TNI Angkatan Laut itu berharap KSAL baru nantinya bisa membantunya dalam menjaga perairan Indonesia.

"Pokoknya saya ingin dibantu oleh KSAL untuk kedaulatan kelautan Indonesia," ungkap Susi.

Rekam jejak KSAL baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang rekam jejak tiga calon pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut itu. Namun, dia belum mengetahui siapa yang akhirnya dipilih oleh Presiden.

"Ya, saya berikan foto ke beliau, si A begini, si B begini, si C begini. Dia hanya minta masukan foto-foto dari masing-masing bagaimana track record-nya," kata Tedjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya soal ketiga calon yang ditelusuri rekam jejaknya itu, Tedjo tak mau membukanya. Namun, saat satu per satu nama ditanya, Tedjo membenarkan adanya nama Kepala Badan Keamanan Laut DA Mamahit yang menjadi salah satu calon KSAL.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala staf Angkatan Laut yang baru untuk menggantikan Laksamana Marsetio pada pekan ini. Marsetio akan memasuki masa pensiun pada Desember 2014.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan, saat ini sudah ada tiga nama calon yang diajukan oleh Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi ke Presiden.

"Sudah diterima Presiden dan akan diumumkan pada minggu ini," kata Andi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X