Kompas.com - 22/12/2014, 13:14 WIB
Penyuap Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung Emas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/12/2014). Ambaranie Nadia K.MPenyuap Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung Emas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/12/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau, Gulat Medali Emas Manurung, turut mendukung pemenangan Gubernur Riau Annas Maamun dalam Pilkada Riau pada September 2013. Hal tersebut diungkapkan Pemimpin Redaksi Koran Riau sekaligus teman dekat Gulat, Edi Ahmad, saat bersaksi dalam sidang dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

"Kami bertemu pertengahan 2012, ketika masuk tim pemenangan gubernur. Tidak resmi, karena tidak ada SK (Surat Keputusan)," kata Edi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Edi mengatakan, Gulat kerap bercerita bahwa selama pencalonan Annas sebagai Gubernur Riau, Gulat kerap menunjang kebutuhan finansial Annas. Ia menambahkan, Annas pun masih beberapa kali meminta uang ke Gulat setelah terpilih menjadi gubernur. Bahkan, kata Edi, Gulat pernah mengeluh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Annas sampai meminjam uang.

"Selama ini memang kebutuhan Pak Annas dari pencalonan gubernur dia minta bantu Gulat. Bahkan setelah jadi gubernur, dia minta bantu," ujar Edi.

Edi mengatakan, pada tanggal 23 September 2014, Gulat mengajaknya ke Jakarta untuk mengantarkan titipan untuk Annas. Sebelum berangkat, Gulat menitipkan sebuah amplop cokelat kepada Edi yang diyakininya berisi sejumlah uang.

"Sampai di bandara sebelum berangkat, Gulat masukkan bungkusan amplop ke dalam tas saya. 'Bang tolong masukan ke dalam tas'," ujar Edi, seraya menirukan ucapan Gulat.

Edi mengatakan, dalam perjalanan dari bandara ke Cibubur, bungkusan itu kembali diminta oleh Gulat. Edi mengaku tidak tahu untuk apa uang dalam bungkusan tersebut ditujukan. Gulat Medali Emas Manurung didakwa menyuap Annas Maamun sebesar 166.100 dollar AS atau setara dengan Rp 2 miliar. Gulat disebut meminta Annas memasukkan areal kebunnya dan teman-temannya ke dalam usulan revisi dari kawasan hutan menjadi bukan hutan. Dalam surat dakwaan, areal kebun kelapa sawit yang diajukan Gulat berada di Kabupaten Kuantan Singigi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada 17 September 2014, Annas menerbitkan surat revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang merupakan revisi atas surat usulan pertama. Pada usulan pertama disebutkan bahwa kebun untuk masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar.

Adapun dalam usulan kedua, dalam surat tersebut ditambahkan lokasi kebun untuk masyarakat miskin juga terdapat di Kabupaten Siak seluas 2.045 hektar disertai lampiran peta revisi usulan yang telah dimasukkan areal kelapa sawit titipan Gulat. Kemudian, pada 22 September 2014, Annas meminta uang sebesar Rp 2,9 miliar kepada Gulat terkait pengurusan usulan revisi perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Namun, Gulat hanya mampu menyediakan uang sebesar 166.100 dollar AS atau senilai Rp 2 miliar. Uang tersebut dibawa Gulat ke Jakarta untuk diserahkan ke Annas yang sedang berada di rumahnya di kawasan Cibubur.

Pada 25 September 2015, Gulat diantar oleh sopir bernama Lili Sanusi menuju rumah Annas di Perumahan Citra Gran, Cibubur, Jakarta Timur. Di rumah tersebut, Gulat menyerahkan uang yang telah ditukarnya itu kepada Annas. Annas pun menyerahkan uang sejumlah Rp 60 juta kepada Gulat yang belum diketahui maksud pemberian uang tersebut. Tidak lama kemudian, petugas KPK menangkap tangan Gulat dan Annas, beserta lima orang lainnya yang berada di rumah tersebut. Dari tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sejumlah 156.000 dollar Singapura dan Rp 460 juta.

Atas perbuatannya, Gulat dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.