"Daripada Jual Gedung, Rini Sebaiknya Berpikir agar BUMN Tak Jadi Sapi Perah"

Kompas.com - 18/12/2014, 17:42 WIB
Gedung Kementerian BUMN wikipediaGedung Kementerian BUMN
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih
KOMPAS.com/Dani Prabowo Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penjualan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara terus menuai kontroversi. Efisiensi yang dijadikan alasan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap tidak tepat.

"Memang berapa sih duit yang bisa diambil dari situ?" kata Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago dalam diskusi bertajuk "Pengaruh kenaikkan BBM dan kenaikan upah Minimum Pekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat" di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

BUMN, kata Irma, memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab, BUMN merupakan representasi dari Pasal 33 UUD 1945, di mana hampir seluruh perusahaan yang berada di bawah kementerian itu mengolah seluruh kekayaan alam.

Anggota Komisi IX DPR itu menegaskan, daripada sibuk menjual gedung, Rini sebaiknya mencari alternatif lain untuk mengubah paradigma negatif masyarakat terhadap BUMN. Apalagi, menurut mantan Manager General Affair PT Jakarta International Container Terminal ini, BUMN selama ini dikenal sebagai instansi sapi perah pemerintah.


"Jadi, daripada jual gedung sebaiknya berpikir bagaimana BUMN ini enggak lagi jadi sapi perah, dan bisa mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Rini berpendapat bahwa gedung Kementerian BUMN terlalu besar bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai tersebut. Belum lagi, menurut Rini, gedung yang terdiri dari 21 lantai itu membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.

Rini mengaku berencana menjual gedung kementeriannya untuk tujuan efisiensi biaya operasi kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku akan menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor, tetapi mengatakan belum memikirkan alternatif pengganti kantornya tersebut. (Baca: Atas Nama Efisiensi, Rini Soemarno Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X