Kompas.com - 16/12/2014, 12:03 WIB
Pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono mengadakan konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinPengurus DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono mengadakan konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengapresiasi keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar.

Menurut Agung, surat keputusan yang diterima pihaknya secara tidak langsung mengakui keberadaan munas di Jakarta.

"Terhadap surat Menkumham, saya apresiasi pemerintah dengan cepat merespons surat permohonan kami meskipun dinyatakan belum dapat menindaklanjuti karena masih ada permasalahan internal kepengurusan Partai Golkar," ujar Agung, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (16/12/2014).

Selain itu, dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Menkumham, menurut Agung, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan pemerintah sebenarnya juga mengakui pelaksanaan munas di Jakarta.

Surat tersebut dinilai menjawab pernyataan sejumlah pihak yang menyebutkan pelaksanaan munas di Jakarta sebagai munas ilegal.

"Surat yang kami terima ini menunjukkan pemerintah sudah mengakui kami, hanya keputusuan pengesahannya saja yang ditunda," kata Agung.

Dalam konferensi pers tersebut, hadir sejumlah pengurus partai hasil Munas Golkar di Jakarta, seperti Zainudin Amali, Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Leo Nababan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menkumham sebelumnya mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM menyimpulkan untuk mengembalikan penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai tersebut. (Baca: Tak Putuskan Apa Pun, Kemenkumham Kembalikan Penyelesaian Konflik ke Internal Golkar)

Pemerintah menilai bahwa musyawarah nasional (munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus. (Baca: Pemerintah Anggap Dua Munas Golkar Sah, Kepengurusan Lama yang Diakui)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X