Wapres Siap Tambah Anggaran Bencana jika Dirasa Kurang Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak disebut anggaran pemerintah kurang untuk penanganganan bencana. Menurut Kalla, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bencana mencapai triliunan rupiah.

“Siapa bilang (minim)? Triliunan itu anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) itu sekian triliun, dan dapat ditambah sesuai keadaan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014).

Bukan hanya itu, Kalla mengatakan bahwa anggaran triliunan rupiah yang dikelola BNPB itu bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. “Kalau kurang ya dikasih lagi, keluarkan cadangan,” sambung Kalla.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa anggaran bencana yang dialokasikan pemerintah saat ini hanya 0,02 hingga 0.03 persen dari APBN atau APBD per tahun. Idealnya, menurut Sutopo, anggaran untuk bencana mencapai 1 persen dari APBN atau APBD.

Dalam APBN 2014, anggaran untuk mitigasi bencana tercatat sekitar Rp7 triliun atau hanya sekitar 0,38 persen dari total belanja APBN 2014 yang mencapai Rp1.842 triliun. Adapun tiap tahunnya, BNPB mengelola anggaran bencana kurang lebih Rp 2,5 triliun. Sutopo juga menyampaikan, menurut data BNPB, sekitar 40,9 juta jiwa masuk kategori rawan longsor dengan tingkat ancaman sedang tinggi.

Sutopo menjabarkan, dari jumlah 40,9 juta jiwa itu, terdapat 4,28 juta jiwa balita, 323.000 disabilitas, dan 3,2 juta lansia. Ketiga kelompok ini, kata Sutopo, memiliki kemampuan menghindar dan proteksi diri yang sangat minim. Terkait bencana longsor di Banjarnegara, Kalla menilai penduduk yang tinggal di bawah tebing perlu direlokasi. Menurut dia, longsor di Banjarnegara terjadi karena masalah ekologi.