Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2014, 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para buruh tetap melakukan unjuk rasa menyuarakan tuntutan mereka, meski capek dan harus meninggalkan pekerjaan serta keluarga demi kepentingan bersama, yaitu pemenuhan hak-hak buruh.

"Kami tidak mau sebetulnya aksi begini, capek, meninggalkan kerja, keluarga, dan tidak enak dengan perusahaan," kata salah seorang buruh, Marseno, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Namun, demi kepentingan bersama, yaitu menyuarakan tuntutan mereka atas hak-hak para buruh dan masyarakat, aksi-aksi unjuk rasa tetap dilakukan agar pemerintah merespons dan segera bertindak. "Kita tidak akan pernah lelah untuk aksi-aksi seperti ini," tambah Marseno.

Namun, para buruh juga menyayangkan masih adanya respons negatif dari masyarakat terhadap aksi mereka. "Kadang-kadang saya tidak mengerti masih ada masyarakat yang menganggap kami penyebab hal-hal negatif, misalnya bikin macet. Padahal, aksi ini juga kami lakukan untuk mereka," kata Marseno.

Senada dengan itu, Rusli, pekerja yang juga tergabung dalam FSPMI, melihat sikap dan tanggapan masyarakat atas aksi buruh sebagai sesuatu yang ironis.

"Mereka sebetulnya ikut menikmati. Sebenarnya gerakan kita banyak membantu mereka yang di-PHK. Kita yang dari Cikarang bergerak ke Jakarta, jika aksi berhasil, itu juga akan dinikmati oleh yang bekerja di Jakarta," kata Rusli.

Mereka mengaku, aksi yang dilakukan bukan atas kehendak pribadi atau golongan, melainkan untuk semua orang.

"Pemerintah diam terhadap ketidakadilan bagi buruh dan masyarakat, jadi kita tidak bisa diamkan saja," tambah dia.

Ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di ibu kota Jakarta untuk menuntut beberapa hal, antara lain kenaikan upah minimum dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi mereka dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Istana Kepresidenan, dan berlanjut ke Balai Kota DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Brigjen Pol Sentot Prasetyo Ditunjuk Jadi Kadensus 88 Antiteror Polri, Ini Profilnya

Nasional
Debat Capres-Cawapres Diharap Mengedukasi Publik, Bukan Cuma Gimik Politik

Debat Capres-Cawapres Diharap Mengedukasi Publik, Bukan Cuma Gimik Politik

Nasional
Profil Irjen Andi Rian, Kapolda Sulsel Baru yang Pernah Jebloskan Ferdy Sambo

Profil Irjen Andi Rian, Kapolda Sulsel Baru yang Pernah Jebloskan Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Poster Doa Prabowo-Gibran, Panglima Kembali Tegaskan TNI Dilarang Terlibat Politik Praktis

Muncul Poster Doa Prabowo-Gibran, Panglima Kembali Tegaskan TNI Dilarang Terlibat Politik Praktis

Nasional
Politisi PDI-P Pertanyakan Siapa Pengusul Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Politisi PDI-P Pertanyakan Siapa Pengusul Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
Preseden Buruk dan Kerentanan Pemilu 2024

Preseden Buruk dan Kerentanan Pemilu 2024

Nasional
PDI-P Sebut Gibran Tak Percaya Diri karena Minta Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

PDI-P Sebut Gibran Tak Percaya Diri karena Minta Saling Sanggah dalam Debat Capres Dihilangkan

Nasional
TKN Usul Saling Sanggah Debat Dihapus, PDI-P Wanti-wanti KPU Patuhi Aturan Main

TKN Usul Saling Sanggah Debat Dihapus, PDI-P Wanti-wanti KPU Patuhi Aturan Main

Nasional
Pakar: Saling Sanggah Saat Debat Capres Bukan untuk Menjatuhkan, Mestinya Tak Dihapus

Pakar: Saling Sanggah Saat Debat Capres Bukan untuk Menjatuhkan, Mestinya Tak Dihapus

Nasional
7 Parpol Menolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Siapa Pengusul Pasalnya?

7 Parpol Menolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Siapa Pengusul Pasalnya?

Nasional
Wamenkumham Janjikan Terbit SP3 di Bareskrim, KPK: Inilah Mafia Hukum

Wamenkumham Janjikan Terbit SP3 di Bareskrim, KPK: Inilah Mafia Hukum

Nasional
Mengurai Masalah Kesehatan yang Mengancam Anak-anak Wamena

Mengurai Masalah Kesehatan yang Mengancam Anak-anak Wamena

BrandzView
Kampanye di Lampung, Anies Janji Bangun Jalur Kereta 'Doubletrack' Kertapati-Bakauheni

Kampanye di Lampung, Anies Janji Bangun Jalur Kereta "Doubletrack" Kertapati-Bakauheni

Nasional
Helmut Hermawan Bantah Beri Rp 1 Miliar untuk Eddy Hiariej Jadi Ketum PP Pelti

Helmut Hermawan Bantah Beri Rp 1 Miliar untuk Eddy Hiariej Jadi Ketum PP Pelti

Nasional
Jadi Tersangka, Helmut Hermawan Bantah Suap Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Jadi Tersangka, Helmut Hermawan Bantah Suap Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com