Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Anggap Tidak Ada Alasan Menkumham Tak Sahkan Pengurus Pimpinan Aburizal

Kompas.com - 09/12/2014, 09:19 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ade Komarudin optimistis pemerintah akan mengesahkan pengurus hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali dengan ketua umum Aburizal Bakrie.

"Kami yakin akan menang karena legal standing-nya jelas, peserta Munas Bali adalah seluruh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah tingkat I dan II dari seluruh Indonesia," kata Ade kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Pengurus DPP Golkar hasil Munas IX Bali yang dipimpin Aburizal mendaftarkan kepengurusan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Ade, saat mendaftar, Aburizal juga didampingi Ketua Harian MS Hidayat, Wakita Ketua Umum Nurdin Halid, Ade Komarudin, Bendahara Umum Bambang Soesatyo dan seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia.

Ade menjelaskan, kepengurusan Golkar juga sudah didaftarkan ke notaris serta dilengkapi tanda tangan 'basah' dari seluruh ketua dan sekretaris DPD I serta DPD II. (baca: Ini Susunan Pengurus DPP Golkar 2014-2019)

"Ini sudah sangat lengkap secara legal formal. Jadi apa lagi?" kata Ade.

Ia juga menjelaskan bahwa Munas IX PG di Bali sudah sesuai dengan AD/ART dan sah. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak disahkan.

"Kita mendaftarkan kepengurusan sudah lengkap dengan ditanda tangan semua ketua serta sekretaris dan sudah didaftarkan di notaris," kata Ade.

Ade menjelaskan, saat menerima DPP Golkar pimpinan Aburizal, Menkum dan HAM Yasona Laoly mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan aset bangsa. Karena itu, untuk menentukan keabsahannya perlu dipelajari semua dokumen yang ada.

Yasona, tambah Ade, juga mengatakan akan membentuk tim untuk melakukan pengkajian dan akan bersandar pada hukum. (baca: Menkumham Bentuk Tim untuk Teliti Berkas Kepengurusan Golkar)

Selain kubu Aburizal, kubu Agung Laksono juga sudah mendaftarkan kepengurusan Golkar versi mereka hasil Munas di Jakarta kepada Kemenkumham. (baca: Ini Susunan Pengurus Golkar Versi Munas di Ancol)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com