Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor DPP Golkar Diduduki Kubu Agung, Kubu Aburizal Lapor Polisi

Kompas.com - 05/12/2014, 20:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke kepolisian terkait pendudukan Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, oleh kubu Agung Lakosono. Selanjutnya, kata Idrus, proses diserahkan ke kepolisian.

"Kami sudah kirim surat ke kepolisian untuk menertibkan orang Golkar yang meresahkan. Kalau ada masalah, kita lapor ke aparat dan kita harus percaya kepada aparat," kata Idrus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Menurut dia, surat itu sudah disampaikan ke Mabes Polri dan ditembuskan ke Polres Jakarta Barat, pada hari ini. Dia berharap kepolisian bisa membantu semaksimal mungkin untuk mengamankan Kantor DPP Golkar. Sejauh ini, kata Idrus, karena baru saja selesai melaksanakan Munas di Bali, dia belum sempat mengunjungi Kantor DPP Golkar.

"Kami akan masuk. Nanti kita akan lihat bagaimana keadaannya," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Munas IX Partai Golkar yang ditutup pada Kamis (4/12/2014), melantik Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum 2014-2019. Aburizal terpilih secara aklamasi setelah mengantongi dukungan penuh dari pemegang hak suara.

Penyelenggaraan Munas IX di Bali mendapatkan perlawanan dari kubu Agung Laksono yang menginginkan Munas diselenggarakan pada Januari 2015 sesuai kesepakatan sebelumnya. Sebagai ungkapan kekecewaan, Agung pun membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan akan mengadakan Munas tandingan pada tahun 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com