KPK Telusuri Tersangka Lain Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Bangkalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK masih melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terkait jual beli gas untuk pembangkit listrik tenaga gas di Jawa Timur. Pengembangan tersebut untuk mendalami kemungkinan dijeratnya penerima suap lain dalam kasus tersebut.

"Kami sedang mengembangkan perkara ini dari sisi penerima. Apakah ada pihak lain yang ikut menerima," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/11/2014).

Selain itu, kata Johan, KPK juga mengembangkan kemungkinan keterlibatan pihak lain serta perusahaan yang bekerja sama. Kasus jual beli gas ini turut membawa nama PT Media Karya Sentosa dan PD Sumber Daya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Surabaya.

Dalam pengembangan kasusnya, KPK menggeledah sejumlah rumah milik Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron di Bangkalan, Jawa Timur, Kamis siang. Penggeledahan tersebut menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Fuad di kediamannya, Selasa (2/12/2014) dini hari. "Terkait dugaan tindak pidana korupsi kelanjutan OTT kemarin, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka (Fuad) di Bangkalan," kata Johan.

Johan mengatakan, rumah yang digeledah tidak hanya rumah lokasi tangkap tangan Fuad. Penggeledahan, kata Johan, juga dilakukan di sejumlah rumah lain milik Fuad di Bangkalan. Selain itu, kata Johan, penyidik juga menggeledah PD Sumber Daya di Surabaya. Johan mengungkap, penggeledahan masih berlangsung hingga sore ini, pukul 17.30 WIB.

Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Senin (1/12/2014 hingga Selasa (2/12/2014) dini hari terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan tiga orang lainnya di tempat terpisah. Dari operasi tersebut, KPK langsung menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral Satu bernama Darmono sebagai tersangka dan menahannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, dalam kasus ini Antonio merupakan pihak pemberi uang dan Fuad sebagai pihak penerima uang. Rauf dan Darmono berperan sebagai perantara uang. Menurut Bambang, Rauf merupakan perantara uang dari pihak Fuad sebagai penerima uang, sementara Darmono merupakan perantara dari pihak Antonio sebagai pemberi uang.

Bambang mengatakan, PT MKS yang dipimpin Antonio pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Bangkalan bernama PD Sumber Daya. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik. Pada 2007, Fuad selaku Bupati Bangkalan menandatangani kontrak kerja sama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 700 juta dari Rauf yang diduga baru diberikan oleh Antonio dan akan diserahkan kepada Fuad. Selain itu, KPK juga menyita tiga koper besar dari kediaman Fuad di Bangkalan, Jawa Timur.

Namun, belum diketahui pasti total uang yang disimpan dalam koper-koper itu. Bambang menaksir, jumlah uangnya bisa mencapai lebih dari Rp 3 miliar.

Atas perbuatannya, Antonio sebagai pihak pemberi hadiah disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, serta Pasal 13 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Fuad dan Rauf sebagai pihak penerima hadiah disangkakan dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan untuk Darmono yang merupakan anggota TNI AL, KPK menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada peradilan militer sesuai undang-undang militer