Perdebatan Warnai Pengesahan Tata Tertib Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 01/12/2014, 16:18 WIB
Suasana Munas IX Golkar KOMPAS.com/INDRA KUNTONOSuasana Munas IX Golkar
|
EditorBayu Galih

BADUNG, KOMPAS.com — Pembahasan tata tertib dalam sidang Musyawarah Nasional IX Partai Golkar diwarnai perdebatan sengit, Senin (1/12/2014). Meski demikian, Nurdin Halid, yang memimpin sidang, tetap mengetuk palu mengesahkan tata tertib tersebut.

Perdebatan muncul karena substansi Pasal 22 ayat 4 tata tertib tersebut dianggap menyudutkan peserta munas yang memiliki hak suara. Alasannya, para pimpinan DPD harus secara terbuka menyampaikan usulannya mengenai bakal calon ketua umum.

"Masing-masing unsur peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang bakal calon ketua umum, dengan menyampaikan secara tertulis surat pernyataan mencalonkan dan memilih pada saat penyampaian pemandangan umum," demikian isi dari pasal tersebut.

Informasi mengenai perdebatan dalam pembahasan tata tertib awalnya diperoleh dari politikus Golkar, Agun Gunandjar. Agun meneruskan informasi yang didapatnya dari peserta Munas IX.

Menurut Agun, pengesahan tata tertib itu merupakan bagian dari skenario yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie. Tujuannya ialah untuk membuat Aburizal kembali terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. "Ini skenario cara aklamasi," ungkap Agun melalui pesan singkat.

Ditemui terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan hal yang sama. Ia menyaksikan langsung bagaimana tata tertib tersebut disahkan tanpa ruang dialog yang memadai. Airlangga mengungkapkan, dalam sidang pembahasan tata tertib itu, banyak permintaan peserta Munas IX agar pembahasan dilakukan pasal per pasal.

Akan tetapi, permintaan itu tidak digubris dan Nurdin langsung mengetuk palu untuk mengesahkan. "Ruang demokrasi ini tidak wajar, pembahasan diabaikan, langsung diketok. Sama sekali tidak dibahas, tapi langsung diketok," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, ketentuan dalam pasal itu menyudutkan bakal calon kaetua umum selain Aburizal. Alasannya ialah karena ada bayang-bayang pemecatan terhadap pengurus Golkar tingkat I dan II jika mengusulkan atau memilih bakal calon ketua umum selain Aburizal.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X