Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali

Kompas.com - 26/11/2014, 16:12 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan sudah mengirimkan surat kepada semua DPD Partai Golkar untuk hadir dalam Munas IX Golkar pada 30 November 2014 di Bali.

"Kita sudah kirimkan surat ke seluruh DPD untuk hadir di Munas 30 November 2014," kata Idrus Marham di Jakarta, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Idrus menyatakan terima kasih kepada Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang mengingatkan Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas IX Golkar di Bali untuk menciptakan keamanan dan sosial politik. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali)

Namun, dia menekankan, tidak ada aturan yang mengatur tentang larangan penyelenggaraan munas. (Baca: Menko Polhukam: Pilih Aburizal atau Pilih Kepentingan Bangsa dan Negara?)

"Apa yang disampaikan Menko Polhukam hanya warning. Kami ingin meyakinkan ke semua pihak bahwa persoalan internal Partai Golkar adalah tanggung jawab Partai Golkar, termasuk keamanan pada Munas nanti," kata dia.

Idrus meyakini tidak akan ada kericuhan pada Munas Golkar di Bali. Sebab, menurut dia, yang membuat kericuhan berarti tidak punya tanggung jawab terhadap masa depan Partai Golkar.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar.

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Adapun Presidium Penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens Siburian, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Zainal Bintang.

Namun, hingga saat ini, kepolisian belum mengeluarkan izin untuk menggelar Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com