Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadel, Para Penolak Munas Golkar di Bali Bisa Dipecat

Kompas.com - 26/11/2014, 15:46 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golongan Karya akan tetap dilaksanakan di Bali pada 30 November 2014-3 Desember 2014. Menurut dia, dibentuknya Presidium Penyelamat Partai Golkar tidak akan memengaruhi pelaksanaan Munas.

"Insya Allah tanggal 30-3 akan dilaksanakan Munas di Bali," ujar Fadel, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Menurut Fadel, dalam AD/ART Partai Golkar, tidak dikenal istilah Presidium Penyelamat Partai Golkar sehingga apa pun keputusan dari kelompok tersebut tidak akan memengaruhi penyelenggaraan Munas Golkar.

"Istilah itu ada hanya dibuat saat kemarin saja," ucap Fadel.

Terkait adanya Presidium tersebut, Fadel mengatakan, kemungkinan ada dua pandangan yang akan diberikan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pertama, akan ada sanksi pemberhentian kepada orang-orang yang dianggap "bandel" tersebut.

"Yang kedua, ya biar saja, namanya ini kan menyiapkan diri untuk Munas di Bali. Ini merupakan dinamika demokrasi di Partai Golkar," ucap Fadel.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar.

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Adapun Presidium Penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens Siburian, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Zainal Bintang.

Namun, hingga saat ini kepolisian belum mengeluarkan izin untuk menggelar Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com