Fadli Zon: Mendagri Sebaiknya "Blusukan" ke Kantornya Dulu

Kompas.com - 25/11/2014, 13:52 WIB
Data server e-KTP di kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILData server e-KTP di kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa server data kartu tanda penduduk elektronik berada di Indonesia. Hal itu ia sampaikan setelah mengecek langsung server data yang berada di lingkungan kantor Kementerian Dalam Negeri.

"Saya lihat sendiri fisik server itu ada. Ada di Kalibata dan lebih besar lagi di kantor Mendagri sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014), seusai mengecek server data e-KTP.

Mendagri Hentikan E-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain)

Fadli menyayangkan pernyataan Tjahjo yang menyebut bahwa server data e-KTP berada di India.

"Jadi, sebaiknya Mendagri jangan blusukan ke mana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa. Ternyata, di kantornya ada namanya server," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Fadli menjelaskan, kapasitas penyimpanan server data e-KTP juga cukup besar. Di kantor Kemendagri, server itu memiliki kapasitas mencapai 600 terrabyte, sedangkan kapasitas data di Kalibata mencapai 37 terrabyte. (Baca: Melihat Pusat Data Server E-KTP di Jakarta...)

"Juga ada server cadangan di Batam. Jadi, semua server di Indonesia. Tidak ada itu di luar negeri. Jadi, info-info itu ngawur. Jadi, tolong di-sharing dululah," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X