Sebulan Menjabat, Jokowi Beri Sentuhan Fondasi Ke-Indonesiaan

Kompas.com - 20/11/2014, 21:24 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menaiki kereta kencana melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014). Kirab yang merupakan rangkaian dari acara Syukuran Rakyat Salam 3 Jari, ini digelar usai pelantikan pasangan tersebut. Jokowi-JK diarak melintasi pusat Ibu Kota menuju Istana Negara. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menaiki kereta kencana melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014). Kirab yang merupakan rangkaian dari acara Syukuran Rakyat Salam 3 Jari, ini digelar usai pelantikan pasangan tersebut. Jokowi-JK diarak melintasi pusat Ibu Kota menuju Istana Negara. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com
- Hari ini, 20 November 2014, tepat satu bulan Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan tertinggi bagi seorang politisi di republik. Langkah Jokowi tidak mudah pun tidak membutuhkan waktu lama meraih posisi tersebut.

Usai dilantik di Gedung MPR/DPR, Jokowi langsung disambut meriah dengan pesta rakyat, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Catatan sejarah, tak jarang presiden naik lantaran ada pergumulan politik, mulai dari era Soekarno, kemudian digantikan oleh Soeharto, dilanjut oleh Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga akhirnya pemilu demokratis untuk kepala negara yang disandang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Torehan sejarah Jokowi cukup membuat asa bagi masyarakat. Harapan perbaikan dan perubahan pun terletak di pundak Jokowi.

Tak pelak, pasca-pelantikan, publik menanti harap apa kabinet yang akan disusun oleh pengusaha meubel ini. Tak ayal, spekulasi bermunculan, tekanan politik pun dilontarkan oleh sejumlah politisi hingga pengamat.

Hampir sepekan pelantikannya, Jokowi akhirnya menjawab spekulasi soal susunan kabinetnya. Kalangan profesional di kabinet Jokowi mencapai 19 orang, sedangkan dari unsur partai sebanyak 15 saja. Meski begitu, masih ada juga suara sumbang menyikapi beberapa nama yang dianggap kurang pas mengisi jabatan pembantu presiden itu.

Usai pelantikan, keesokan harinya Jokowi langsung menggelar rapat kabinet paripurna. Di dalam rapat itu, Jokowi menekankan tidak ada lagi visi dari kementerian, yang ada hanya visi presiden. Kementerian hanya bertugas mengeksekusi visi presiden. Menteri-menteri pun dipaksa langsung kerja dan cepat mengerti tempatnya bekerja, jika perlu meniru Jokowi yang hobi blusukan.

Beberapa hari setelah pelantikan, para menteri pun langsung memperlihatkan kesiapannya bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi. Mereka langsung ikut turun ke lapangan dan melihat langsung persoalan agar didapat solusinya.

Jokowi di pekan ke dua masih sempat menunjukkan kebiasaannya blusukan, ia ke Sinabung dan memperkenalkan kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar, serta kartu keluarga sejahtera. Kartu itu disebut-sebut kartu sakti Jokowi menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di minggu ketiga pemerintahannya, Jokowi menghadiri forum internasional di APEC. Di forum ini Jokowi memperkenalkan Indonesia dengan segala potensi berinvestasi di dalamnya, di akhir pidatonya, Jokowi bahkan mengajak para CEO untuk berinvestasi di Indonesia. Ia bahkan menekankan niat dirinya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kebijakan Jokowi menjelang akhir satu bulan yang cukup dramatis adalah keputusannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi beralasan ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, sekolah, dan pelayanan kesehatan masih minim di bujet pemerintah. Karena itu, anggaran subsidi BBM pun dikurangi.

Pro dan kontra kebijakan ini pun bermunculan, tak terkecuali dari internal PDI-P. Beberapa kader menyuarakan penolakannya, meski nasi sudah menjadi bubur.

Optimisme terhadap Jokowi melihat dari sentuhannya di pemerintahan setidaknya cukup terasa. "Jokowi-JK telah memberikan fondasi keyakinan bahwa bangsa ini akan lebih baik dengan sejumlah langkah dan kebijakan politik yang telah dilakukannya selama satu bulan berjalan. Meski terlalu dini menilai keberhasilan, namun dalam 30 hari berjalan ini, Pemerintahan Jokowi-JK membangun lanskap bagi penguatan fondasi keindonesiaan yang lebih baik, sebagaimana yang menjadi platform Pemerintahan Jokowi-JK," kata Muradi selaku pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Fondasi yang dibangun Jokowi sudah selayaknya diteruskan dengan membangun pilar-pilar lainnya, dinding yang kokoh dan pagar yang aman untuk membangun rumah Indonesia yang lebih baik dan nyaman untuk dihidupi seluruh rakyat di dalamnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X