E-KTP Dievaluasi Total

Kompas.com - 18/11/2014, 10:00 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung evaluasi total program kartu tanda penduduk elektronik. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal ini terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/11/2014).

"Memang Presiden minta dihentikan saja dulu kalau bermasalah terkait data dan servernya yang ada di luar negeri," kata Kalla kepada Kompas.

Saat ditanya sebelum sidang kabinet, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap melaporkan moratorium program KTP elektronik (e-KTP) selama dua bulan dalam sidang kabinet. "Saya siapkan laporannya lengkap kalau Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet," ujar Tjahjo.

Menurut dia, masalah KTP elektronik ternyata tak sesederhana yang diduga. "Sangat complicated (rumit) sehingga agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sistemnya, kami hentikan saja. Kami harapkan dua bulan ke depan, atau Januari 2015, evaluasinya sudah bisa diselesaikan sehingga bisa berjalan dengan baik dan tanpa aspek-aspek yang membuat kita ragu dan khawatir, termasuk indikasi-indikasi korupsi yang tengah ditelusuri KPK," tutur Tjahjo.

Masyarakat yang tengah mengurus kartu identitas tetap dilayani dengan menerbitkan KTP model lama. Sejauh ini, pemerintah melayani penerbitan sedikitnya 15.000 KTP per hari.

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak gegabah menghentikan begitu saja pelaksanaan KTP elektronik yang sudah berjalan. "Kami rapat internal dulu sebelum memutuskan penghentian KTP elektronik. Selain juga mendengar masukan dari para pakar, selain pihak-pihak terkait," ujar Tjahjo.

Beberapa hal yang mendorong Mendagri menghentikan sementara program tersebut adalah temuan KTP elektronik palsu, server di luar negeri, dan kekhawatiran keamanan data.

"Bagaimana, ya, masa kita membuat KTP, semua datanya ada di server di luar negeri. Bagaimana dengan data terkait perbankan, asuransi, dan juga keamanan negeri ini," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, Polri masih menunggu laporan langsung dari Mendagri terkait KTP elektronik palsu dan penyimpanan data server di India. Setelah laporan diterima, kata Suhardi, Bareskrim Polri akan membentuk tim kejahatan siber untuk menelusuri dugaan itu.

"Hingga hari ini (Senin), kami belum menerima laporan itu. Namun, kami telah menyiapkan tim penyelidikan. Setelah mendapat laporan dari Mendagri dan arahan dari Kepala Polri, tim tersebut siap bertugas," ungkap Suhardi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X