E-KTP Dievaluasi Total

Kompas.com - 18/11/2014, 10:00 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung evaluasi total program kartu tanda penduduk elektronik. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal ini terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/11/2014).

"Memang Presiden minta dihentikan saja dulu kalau bermasalah terkait data dan servernya yang ada di luar negeri," kata Kalla kepada Kompas.

Saat ditanya sebelum sidang kabinet, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap melaporkan moratorium program KTP elektronik (e-KTP) selama dua bulan dalam sidang kabinet. "Saya siapkan laporannya lengkap kalau Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet," ujar Tjahjo.

Menurut dia, masalah KTP elektronik ternyata tak sesederhana yang diduga. "Sangat complicated (rumit) sehingga agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sistemnya, kami hentikan saja. Kami harapkan dua bulan ke depan, atau Januari 2015, evaluasinya sudah bisa diselesaikan sehingga bisa berjalan dengan baik dan tanpa aspek-aspek yang membuat kita ragu dan khawatir, termasuk indikasi-indikasi korupsi yang tengah ditelusuri KPK," tutur Tjahjo.

Masyarakat yang tengah mengurus kartu identitas tetap dilayani dengan menerbitkan KTP model lama. Sejauh ini, pemerintah melayani penerbitan sedikitnya 15.000 KTP per hari.

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak gegabah menghentikan begitu saja pelaksanaan KTP elektronik yang sudah berjalan. "Kami rapat internal dulu sebelum memutuskan penghentian KTP elektronik. Selain juga mendengar masukan dari para pakar, selain pihak-pihak terkait," ujar Tjahjo.

Beberapa hal yang mendorong Mendagri menghentikan sementara program tersebut adalah temuan KTP elektronik palsu, server di luar negeri, dan kekhawatiran keamanan data.

"Bagaimana, ya, masa kita membuat KTP, semua datanya ada di server di luar negeri. Bagaimana dengan data terkait perbankan, asuransi, dan juga keamanan negeri ini," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, Polri masih menunggu laporan langsung dari Mendagri terkait KTP elektronik palsu dan penyimpanan data server di India. Setelah laporan diterima, kata Suhardi, Bareskrim Polri akan membentuk tim kejahatan siber untuk menelusuri dugaan itu.

"Hingga hari ini (Senin), kami belum menerima laporan itu. Namun, kami telah menyiapkan tim penyelidikan. Setelah mendapat laporan dari Mendagri dan arahan dari Kepala Polri, tim tersebut siap bertugas," ungkap Suhardi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Nasional
Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X