E-KTP Dievaluasi Total

Kompas.com - 18/11/2014, 10:00 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung evaluasi total program kartu tanda penduduk elektronik. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal ini terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/11/2014).

"Memang Presiden minta dihentikan saja dulu kalau bermasalah terkait data dan servernya yang ada di luar negeri," kata Kalla kepada Kompas.

Saat ditanya sebelum sidang kabinet, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap melaporkan moratorium program KTP elektronik (e-KTP) selama dua bulan dalam sidang kabinet. "Saya siapkan laporannya lengkap kalau Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet," ujar Tjahjo.

Menurut dia, masalah KTP elektronik ternyata tak sesederhana yang diduga. "Sangat complicated (rumit) sehingga agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sistemnya, kami hentikan saja. Kami harapkan dua bulan ke depan, atau Januari 2015, evaluasinya sudah bisa diselesaikan sehingga bisa berjalan dengan baik dan tanpa aspek-aspek yang membuat kita ragu dan khawatir, termasuk indikasi-indikasi korupsi yang tengah ditelusuri KPK," tutur Tjahjo.

Masyarakat yang tengah mengurus kartu identitas tetap dilayani dengan menerbitkan KTP model lama. Sejauh ini, pemerintah melayani penerbitan sedikitnya 15.000 KTP per hari.

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak gegabah menghentikan begitu saja pelaksanaan KTP elektronik yang sudah berjalan. "Kami rapat internal dulu sebelum memutuskan penghentian KTP elektronik. Selain juga mendengar masukan dari para pakar, selain pihak-pihak terkait," ujar Tjahjo.

Beberapa hal yang mendorong Mendagri menghentikan sementara program tersebut adalah temuan KTP elektronik palsu, server di luar negeri, dan kekhawatiran keamanan data.

"Bagaimana, ya, masa kita membuat KTP, semua datanya ada di server di luar negeri. Bagaimana dengan data terkait perbankan, asuransi, dan juga keamanan negeri ini," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, Polri masih menunggu laporan langsung dari Mendagri terkait KTP elektronik palsu dan penyimpanan data server di India. Setelah laporan diterima, kata Suhardi, Bareskrim Polri akan membentuk tim kejahatan siber untuk menelusuri dugaan itu.

"Hingga hari ini (Senin), kami belum menerima laporan itu. Namun, kami telah menyiapkan tim penyelidikan. Setelah mendapat laporan dari Mendagri dan arahan dari Kepala Polri, tim tersebut siap bertugas," ungkap Suhardi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X