Tak Punya Dana Biayai Patroli Laut, TNI Utang Rp 6 Triliun ke Pertamina

Kompas.com - 17/11/2014, 17:44 WIB
Ilustrasi KRI TNI AL. KOMPAS.com/Anton Abdul Karim KOMPAS.com/Anton Abdul KarimIlustrasi KRI TNI AL. KOMPAS.com/Anton Abdul Karim
|
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com — Dunia kemaritiman Tanah Air menghadapi dilema yang cukup serius dalam menangani praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Tugas TNI Angkatan Laut dalam mengamankan teritori di Indonesia nyatanya tak bisa berfungsi maksimal. Sebab, dana anggaran bahan bakar minyak untuk kapal-kapal patroli laut sangat minim. TNI bahkan sampai harus berutang Rp 6 triliun untuk mengoperasikan kapal patroli ini.

"Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun, nggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).

Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal corvette, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. "Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam," tutur Moeldoko.

Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. "Secara kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh bisa ribuan ton itu urusan BBM," ucap Moeldoko.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. "Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal," ucapnya.

Dengan keterbatasan ini, Marsetio mengaku menyiasatinya dengan memfokuskan pengawasan pada daerah yang rawan illegal fishing, misalnya di perairan Natuna. Di kawasan itu, Marsetio mengaku sudah menangkap 6 kapal bodong, yakni 3 kapal dari Vietman, 2 kapal dari Malaysia, dan 1 kapal bodong dari Batam.

"Jadi, kami nggak mungkin seperti menggergaji laut seperti itu. Kami memfokuskan pada pos-pos di mana ada informasi soal penjarahan ini," ucap Marsetio.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marsetio mengatakan, TNI AL selalu menyuarakan soal terbatasnya dana anggaran untuk BBM sejak pemerintahan lalu. Namun, permintaan itu masih belum dikabulkan. Dia berharap agar TNI AL mendapat pos dana anggaran yang cukup dari APBN-P untuk patroli laut. Terlebih lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini lebih mengedepankan sektor maritim.

"Permasalahan antar-negara ke depan itu sudah soal perbatasan. Kami bukan minta dalam bentuk uang karena minyak bisa sewaktu-waktu naik. Yang dibutuhkan dalam bentuk kuantum, kita butuh 5,6 juta kiloliter per tahun," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Nasional
Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Nasional
Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.