Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luruskan Pernyataannya, Bupati Bantaeng Sebut Kartu Jokowi Berguna

Kompas.com - 13/11/2014, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meluruskan pernyataan yang menyebutkan bahwa warga Bantaeng tidak memerlukan Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, menurut Nurdin, pemerintahannya sejak lama telah menerapkan pengobatan gratis bagi seluruh warga Bantaeng. (Baca: Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna)

Seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (13/11/2014), ia meluruskan pernyataannya itu dan menyatakan, bahwa warga akan sangat terbantu jika "kartu sakti" Jokowi masuk ke daerahnya.

“Sekarang belum ada kartu itu. BPJS masih berlaku, jadi kami enggak ada masalah. Kalau sudah ada, ya kami senang merasa terbantu,” kata Nurdin, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Nurdin mengaku, pertemuannya dengan JK membahas soal investasi.

Lebih jauh, Nurdin mengatakan, warga Bantaeng memang tidak memerlukan kartu sehat jika hanya menderita sakit ringan. Menurut Nurdin, masyarakat bisa menghubungi 113 yang beroperasi selama 24 jam. Selanjutnya, dokter yang siaga 24 jam di Bantaeng akan menghampiri rumah warga kurang mampu yang membutuhkan perawatan tersebut. Namun, jika mengalami sakit berat dan harus dirawat, menurut Nurdin, kartu jaminan kesehatan seperti yang diluncurkan Presiden Jokowi itu memang diperlukan.

“Tapi berikutnya butuh Jamkesda, Jamkesmas, BPJS. Saya cerita kalau jemput enggak pakai kartu, itu betul enggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat, baru pakai kartu. Tidak ada kartu kan harus bayar. Malah kami terbantu kalau kartu bisa digunakan. Sekarang sudah ada Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, sekarang tinggal sosialisasikan kegunaannya,” ujar Nurdin.

Kartu sakti Jokowi, menurut dia, belum dibagikan di wilayah Bantaeng. Menurut data yang dimiliki Nurdin, ada 5000 warga miskin di wilayahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi pada Selasa (11/11/2014) malam, Nurdin menyatakan kepuasannya terhadap sistem kesehatan yang sudah diterapkan di daerahnya. Dia menilai, Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Jokowi tidak akan terlalu efektif dan tidak banyak membantu.

"Alhamdulillah, di Bantaeng kami enggak perlu kartu-kartuan kalau sakit," kata Nurdin dalam Dialog Demokrasi 'Dari Daerah Untuk Indonesia' di Hari Ulang Tahun ke-15 The Habibie Center di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Nurdin menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu sudah dibuat call center yang memungkinkan warga tidak mampu untuk menelpon jika jatuh sakit. Pertolongan pun akan segera datang. Sebelumnya, dia juga menyampaikan bahwa hal yang terpenting sebenarnya bukan lah penanganan terhadap orang yang jatuh sakit. Seharusnya, kata dia, pemerintah justru lebih berupaya agar kesehatan penduduk terjaga agar mereka tak sampai jatuh sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com