Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna

Kompas.com - 12/11/2014, 09:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengatakan, pemerintahannya sudah lama menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat tidak mampu di daerahnya. Oleh karena itu, kata dia, Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak akan banyak berguna dan justru akan berbenturan dengan program kesehatan yang selama ini sudah ada.

"Kalau di Bantaeng semuanya sudah gratis, sudah digratiskan dengan program kesehatan gratis," kata Nurdin di Jakarta, Selasa (11/11/2014) malam.

Menurut dia, program yang diterapkan pemerintah daerah Bantaeng itu juga jauh lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kartu apa pun. Bahkan, masyarakat yang sakit juga bisa hanya menelepon ke Call Center 113 dan ambulans akan datang ke rumah yang bersangkutan.

"Kami tidak menanyakan apakah pakai Askes atau apa," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, di dalam ambulans yang didatangkan dari Jepang itu, sudah dipersiapkan tenaga dokter dan berbagai peralatan serta obat-obatan yang diperlukan. Jika sakit pasien tidak terlalu parah, maka pengobatan dilakukan langsung di rumah sang pasien. Namun,  jika sakit parah, atau perlu peralatan dan obat khusus, maka pasien baru lah dilarikan ke rumah sakit.

"Kami sudah ada delapan ambulans dan lagi bikin station di beberapa kecamatan supaya radius 20 menit terjangkau," katanya.

Menurut Nurdin, delapan ambulans tersebut saat ini masih cukup untuk menjangkau sekitar 200.000 penduduk Bantaeng. Seluruh warga baik yang mampu atau pun tidak mampu dapat menggunakan layanan tersebut.

"Dananya dari APBD. Itu tidak besar kok anggarannya," tambah Nurdin.

Kendati sudah mempunyai program kesehatan yang gratis dan lebih baik, Nurdin mengaku tetap akan menerapkan Kartu Indonesia Sehat di Bantaeng.

"Kartu Jokowi bisa digunakan pada penyakit kronis, misalnya harus operasi, itu bisa digunakan. Tapi itu juga sebenarnya gratis," ujar Nurdin.

"Saya kira ini (Kartu Indonesia Sehat) bisa untuk back up, jadi untuk lebih meringankan (beban masyarakat)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com