Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Kritik DPP Golkar karena Terlalu Pro-Aburizal

Kompas.com - 12/11/2014, 21:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengkritik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang terlalu berpihak kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Agung dan Aburizal digadang-gadang menjadi calon ketua umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX.

"DPP sudah berpihak, tidak netral lagi, mengingat incumbent jadi salah satu calon ketua umum lagi," kata Agung saat bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11/2014) malam.

Agung mengungkapkan, secara pribadi, ia tak mempermasalahkan siapa yang akan maju dan memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan. Dengan catatan, kata Agung, pemimpin tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai Golkar.

Akan tetapi, menurut Agung, persoalan muncul karena ia menganggap DPP Golkar terlalu berpihak kepada Aburizal. Agung menyebutkan, salah satu contohnya terlihat pada penetapan waktu Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada 27 November 2014. Padahal, penentuan waktu pelaksanaan Munas Golkar harus ditetapkan berjenjang melalui rapat pleno dan rapat pimpinan nasional.

"Menurut saya, hal itu sudah jadi sesuatu yang menyimpang dan perlu diluruskan," kata Agung.

Dalam kesempatan ini, Agung mengadukan persoalan-persoalan tersebut kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia datang bersama sejumlah politisi Golkar yang akan maju sebagai calon ketua umum, antara lain Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, dan Airlangga Hartanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com