Kompas.com - 12/11/2014, 11:51 WIB
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas NH Kertopati KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESAnggota Komisi I DPR Susaningtyas NH Kertopati
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara ke depannya diprediksi akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat, yakni proxy war. Untuk itu, diperlukan kepala BIN yang mampu menangkal terjadinya serangan proxy war itu.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, tren proxy war yang saat ini terjadi tentu berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

“Seyogianya mengerti mengatasi perang non-tradisional sehingga juga paham intelijen pertahanan, keamanan, ekonomi, cyber, bahkan proxy,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Ia menjelaskan, proxy war merupakan kondisi perang di mana dua pihak yang saling berseteru tidak melakukan kontak serangan secara langsung. Serangan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai alatnya. Biasanya, kata dia, target serangan proxy war ini adalah sumber daya alam suatu negara.

“Sederhananya, proxy war itu suatu upaya penguasaan SDA kita dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tak terasa kehadirannya,” kata dia.

Ia menambahkan, kepala BIN yang baru juga harus memiliki pola kerja yang matang dalam mengelola informasi. Kesalahan dalam mengelola informasi tentu akan berakibat fatal dalam pengambilan suatu kebijakan.

“BIN harus jadi shield negara, dan jadi mata, hidung, telinga presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI dan Polri untuk menentukan kebijakan politis dan teknis,” katanya.

Nuning mengingatkan bahwa produk intelijen yang diserahkan oleh BIN menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Sedianya, informasi yang diolah tentu tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus cepat.

“Salah info atau keterlambatan info ke presiden akan dibayar mahal oleh pemerintah dan menentukan kredibilitas presiden di mana masyarakat dan dunia internasional,” katanya.

Jika dilihat dari ritme kerja Presiden Joko Widodo, ujar Nuning, maka sosok kepala BIN selanjutnya adalah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa penguasaan atas bidang intelijen, khususnya early detection dan early warning, menjadi sebuah keharusan.

“Bahaya sekali kalau BIN dipimpin oleh orang yang tak punya integritas dan ambivalen dalam loyalitasnya,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.