Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia

Kompas.com - 11/11/2014, 07:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di depan para delagasi APEC CEO Summit, di China National Convention Center di Beijing, 10 November 2014. AP PHOTO / ANDY WONGPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di depan para delagasi APEC CEO Summit, di China National Convention Center di Beijing, 10 November 2014.
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada CEO Summit di Tiongkok, Senin (10/11/2014), menuai pujian dari para netizen. Presentasi disampaikan Jokowi dalam bahasa Inggris di hadapan sekitar 1.500 pimpinan perusahaan internasional.

"Jokowi berbicara di CEO Summit dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan baik, tanpa catatan, menggunakan pointer sendiri, dan menggendalikan ppt (Power Point), fokus pada kesempatan berinvestasi. @APEC_CEOsummit," kicau Presiden East-West Center, Charles E Morrison, melalui akun Twitter-nya, @charmorrison.

Renne Kawilarang, seorang jurnalis online, juga memuji keberanian Presiden Jokowi tersebut.

"Dengan bahasa Inggris logat Jowo, Presiden Jokowi berani pidato tanpa teks di depan 1.500 CEO dunia di KTT APEC :)," kicau @binyoscouser.

Seorang bloger Kompasiana, Blontank Poer, menyebut Presiden Jokowi bukanlah berpidato, melainkan menyampaikan presentasi.

"Yang lain pidato, pak presiden memilih metode presentasi...," kata @blontankpoer.

Sementara itu, penulis buku Anak Dusun Keliling Dunia, I Made Andi Arsana, menyampaikan sisi menarik Presiden Jokowi dalam berbahasa Inggris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"6. Yg menarik, Pak Jokowi tdk merasa perlu menginggris2kan diri. Ini mirip org India yg nyaman dg logat sendiri. PD! #PresentasiJokowi," kicau @madeandi.

Kritik

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional yang akan diikutinya.

Hikmahanto mengatakan, hal itu tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 28 UU tersebut berisi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri."

Hal ini, lanjut Hikmahanto, tidak dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya.

"Penyampaian pidato oleh Presiden dalam bahasa Indonesia bukan karena Presiden tidak mau dan tidak mampu menggunakan bahasa Inggris, melainkan karena kewajiban yang ditentukan oleh UU. Jika Presiden saja tidak patuh pada UU, wajar saja bila masyarakat berperilaku demikian," ujar Hikmahanto melalui pesan singkat, Senin (10/11/2014).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Nasional
Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Nasional
Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Nasional
Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Nasional
Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Nasional
Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.