Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia

Kompas.com - 11/11/2014, 07:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di depan para delagasi APEC CEO Summit, di China National Convention Center di Beijing, 10 November 2014. AP PHOTO / ANDY WONGPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di depan para delagasi APEC CEO Summit, di China National Convention Center di Beijing, 10 November 2014.
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada CEO Summit di Tiongkok, Senin (10/11/2014), menuai pujian dari para netizen. Presentasi disampaikan Jokowi dalam bahasa Inggris di hadapan sekitar 1.500 pimpinan perusahaan internasional.

"Jokowi berbicara di CEO Summit dengan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan baik, tanpa catatan, menggunakan pointer sendiri, dan menggendalikan ppt (Power Point), fokus pada kesempatan berinvestasi. @APEC_CEOsummit," kicau Presiden East-West Center, Charles E Morrison, melalui akun Twitter-nya, @charmorrison.

Renne Kawilarang, seorang jurnalis online, juga memuji keberanian Presiden Jokowi tersebut.

"Dengan bahasa Inggris logat Jowo, Presiden Jokowi berani pidato tanpa teks di depan 1.500 CEO dunia di KTT APEC :)," kicau @binyoscouser.

Seorang bloger Kompasiana, Blontank Poer, menyebut Presiden Jokowi bukanlah berpidato, melainkan menyampaikan presentasi.

"Yang lain pidato, pak presiden memilih metode presentasi...," kata @blontankpoer.

Sementara itu, penulis buku Anak Dusun Keliling Dunia, I Made Andi Arsana, menyampaikan sisi menarik Presiden Jokowi dalam berbahasa Inggris.

"6. Yg menarik, Pak Jokowi tdk merasa perlu menginggris2kan diri. Ini mirip org India yg nyaman dg logat sendiri. PD! #PresentasiJokowi," kicau @madeandi.

Kritik

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional yang akan diikutinya.

Hikmahanto mengatakan, hal itu tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 28 UU tersebut berisi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri."

Hal ini, lanjut Hikmahanto, tidak dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya.

"Penyampaian pidato oleh Presiden dalam bahasa Indonesia bukan karena Presiden tidak mau dan tidak mampu menggunakan bahasa Inggris, melainkan karena kewajiban yang ditentukan oleh UU. Jika Presiden saja tidak patuh pada UU, wajar saja bila masyarakat berperilaku demikian," ujar Hikmahanto melalui pesan singkat, Senin (10/11/2014).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X