Kompas.com - 11/11/2014, 00:22 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
|
EditorHindra Liauw
SINGAPURA, KOMPAS.com - Banyak yang kaget ketika Puan Maharani ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Tak sedikit yang mempertanyakan kompetensi dan pengalaman putri Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Namun, Straits Times mengatakan, Puan Maharani, yang secara harafiah berarti permaisuri, layak menyandang nama tersebut. Tidak hanya itu, Puan adalah generasi baru penyandang estafet politik dari keluarga politik paling berpengaruh di Indonesia.

Walaupun kurang berpengalaman di bidang pemerintahan dan merupakan anggota kabinet termuda, Straits Times menuliskan Puan bukanlah wajah baru di belantara politik Indonesia. Puan berusia14 tahun ketika ibunya pertama kali menjadi anggota DPR tahun 1987.

Puan menyaksikan sendiri bagaimana Presiden Soeharto mengorkestrakan upaya penggulingan Megawati dari jabatan Ketua Umum PDI-Perjuangan ketika popularitasnya terus menanjak. Menteri berumur 41 itu juga saksi sejumlah kejadian-kejadian politik penting lainnya, seperti kemenangan PDI-Perjuangan di pemilu legislatif 1999, kegagalan Megawati menjadi presiden di tahun yang sama, dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, Puan menjadi sosok kepercayaan Mega. Ia kerap mendampingi ibunya ketika menjadi presiden ke-5 Indonesia. Puan juga ikut mendistribusikan bantuan-bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah bencana.

Straits Times menuliskan karier Puan Maharani mulai melesat ketika dia menjadi Ketua Sayap Wanita PDI-Perjuangan pada 2007. Puan kemudian maju sebagai calon DPR di pemilu legislatif 2009. Puan dengan gemilang meraih 242.504 suara, perolehan suara tertinggi kedua di Indonesia setelah Edhie Baskoro Yudhoyono yang meraih 327.097 suara.

Puan pun mulai mengambil peran yang lebih besar dengan menjadi Ketua DPP Politik PDI-Perjuangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan pada 2011. Ia juga berjasa memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu Jawa Tengah Tahun pada 2013.

Ia juga mengemban jabatan Ketua Bappilu PDI-Perjuangan pada pemilu legislatif 2014. Ia pun sempat diprediksi menjadi Ketua DPR 2014-2019. Namun, apa daya istri Happy Hapsoro ini gagal mendapatkan kursi tersebut menyusul kekalahan Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen.

Walaupun begitu, Puan dipercaya Presiden Joko Widodo memegang posisi krusial di kabinet. Diwawancarai Majalah Femina baru-baru ini, ia menceritakan keterpurukan PDI-Perjuangan di pemilu legislatif 2004 dan kekalahan Megawati di pilpres 2004 menjadi titik masuknya ke dunia politik.

"Bagaimana PDI-P bisa kalah seperti itu? Padahal, di pemilu 1999, kita meraih 33 persen," Puan bertutur. Mendiang ayahandanya Taufik Kiemas ketika itu menjawab Puan jika kamu ingin tahu jawabannya, bergabunglah ke kancah politik.

Puan mengatakan, Taufiq adalah guru yang banyak memberikan pelajaran politik secara nyata. Almarhum, kata Puan, kerap mengajaknya dalam pertemuan-pertemuan dengan sejumlah tokoh penting.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X